Rakhmat Husein Laporkan SMRC dan Charta Politika ke KPU

Redaksi

Sabtu, 5 Mei 2018 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Koordinator Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih, Rakhmat Husein DC didampingi Aryanto Yusuf menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung dalam rangka melaporkan lembaga survey SMRC dan Charta Politika yang menurutnya tidak terdaftar sebagai lembaga survei resmi di KPU.

Menurut Husein, selain tidak terdaftar di KPU, dua lembaga survei ini juga telah menampilkan hasil survey yang berbeda dengan hasil survey Rakata Institute.

\”Kita laporlan dua lembaga survey ini karna telah merilis hasil survey, padahal SMRC dan Charta Politika belum terdaftar di KPU Lampung,\” tegas Husein, kepada Netizenku.com, Sabtu (5/5) siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk itu, menurutnya, KPU harus membuat perlakuan yang sama dalam menangani laporan publik terkait lembaga dan hasil survey. Namun, jika KPU lampung tidak menerima atau tidak memperlakukan laporan publik terkait lembaga survey lain, maka diopini publik akan tergiring bahwa KPU Lampung tidak adil, tidak netral, tidak profesional dan perlu di hakimi di meja DKPP.

\”Pilkada ini kan pesta demokrasi milik rakyat, rakyat harus berpartisipasi mensukseskannya termasuk melawan segala bentuk kecurangan dan termasuk mengawasi dengan sungguh-sungguh penyelenggara pesta dalam hal ini KPU supaya bertindak adil dan jujur,\” ucap Husein.

Menanggapi hal ini, Anggota KPU Lampung M Tio Aliansyah, menerima  dan siap mempelajari laporan tersebut bersama dengan komisioner lainnya. \”Sementara ini, kami terima dulu laporannya, dan kami akan pelajari. Kami juga bakal perlakukan laporan ini setara dan adil tanpa membedakan,\” ucap Tio.

Artinya, kata dia, KPU bakal menindaklanjuti PKPU nomor 8 tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. \”Teman-teman, silahkan monitor apa yang nantinya ditindak oleh KPU,\” singkatnya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 14:50 WIB

Potensi PAP Rp23,6 Miliar Belum Tergarap, Komisi III Minta Bapenda Optimalkan PAD

Kamis, 30 Juli 2026 - 13:26 WIB

Andika Wibawa Dorong Pemkot Bandar Lampung Bangun Sumur Bor untuk Atasi Krisis Air Bersih

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:07 WIB

Komisi III DPRD Lampung Dorong Pemasangan Watermeter untuk Optimalkan Pajak Air Permukaan

Rabu, 29 Juli 2026 - 15:36 WIB

Tiga Tahun Pendapatan Meleset dari Target, DPRD Lampung Dorong Bapenda Buat Terobosan

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:05 WIB

Ribuan Warga Meriahkan HUT ke-344 Bandar Lampung

Selasa, 28 Juli 2026 - 21:53 WIB

DPRD Lampung Pangkas Belanja Tak Mendesak, Rapat Hotel hingga ATK Jadi Sorotan APBD 2027

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:00 WIB

Imelda SH Terpilih Aklamasi Pimpin PUAN Lampung Periode 2025–2030

Senin, 27 Juli 2026 - 20:33 WIB

PKB Lampung Minta Korban Kekerasan Berani Melapor, Pelaku Harus Diberi Efek Jera

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

BSI dan Pemkab Dorong UMKM Lewat Program TubabaQ Berdaya, KUR Super Mikro

Kamis, 30 Jul 2026 - 21:01 WIB