Walhi Minta DPRD Awasi Penegakan Hukum Atas Dataran Bahuga Permai

Redaksi

Rabu, 7 Oktober 2020 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri (dua dari kiri) saat hearing bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat, Rabu (7/10). Foto: Netizenku.com

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri (dua dari kiri) saat hearing bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat, Rabu (7/10). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung melakukan hearing (rapat dengar pendapat) bersama Komisi II DPRD Provinsi Lampung terkait penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana oleh PT Dataran Bahuga Permai, Rabu (7/10) di Ruang Rapat Komisi II DPRD setempat.

Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Wahrul Fauzi Silalahi didampingi Wakil Ketua Komisi II I Made Bagiasa dan Sekretaris Komisi II Sahlab Syukur serta melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Ditreskrimsus Polda Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, mengatakan bahwa tidak ada ketegasan Pemerintah Provinsi Lampung dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan PT Dataran Bahuga Permai di Dusun Panubaan Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan.

\”PT Dataran Bahuga Permai telah melakukan reklamasi dan penebangan mangrove tanpa izin untuk dijadikan tempat wisata,\” kata Irfan, Rabu (7/10).

Perusahaan tersebut sampai saat ini hanya mendapatkan teguran tertulis dari Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung.

Setdaprov mengatakan penghentian kegiatan sampai dengan adanya izin, tetapi yang terjadi di lapangan kegiatan tersebut masih berjalan seperti biasa.

Baca Juga  IWO Lampung Gandeng UPN Veteran Yogyakarta Adakan UKW

\”Dan Walhi Lampung sudah melakukan pengaduan kepada Ditreskrimsus Polda Lampung pada Juni 2020 namun juga belum mendapatkan tanggapan,\” ujar dia.

Adapun temuan-temuan Walhi Lampung dalam investigasi yang dilakukan bahwa PT Dataran Bahuga Permai telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 109 yang menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).\”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 73 Ayat (1) huruf (b) yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf (e), huruf (f), dan huruf (g).

Baca Juga  Satu Abad Pertama NU Menjawab Keragaman Dunia

Kemudian Pasal 75 yang berbunyi:

\”Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\”

Dan Pasal 75A yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).\”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 69 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).\”

Hal tersebut juga disampaikan dengan tegas  oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung bahwa aktivitas PT Dataran Bahuga Permai tidak memiliki izin dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.

Baca Juga  Walhi Minta Gubernur Lampung Cabut Izin Tambang PT STTP

\”Dan sudah dilakukan sanksi administrasi teguran secara tertulis yang pada intinya menghentikan aktifitas di wilayah tersebut sampai dengan dipenuhinya izin,\” katanya.

Hasil kesimpulan dalam kegiatan rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan akan melakukan peninjauan lokasi secara langsung bersama pihak-pihak terkait dalam waktu dekat ini.

DPRD Lampung juga melakukan pengumpulan data dan informasi terhadap pihak yang telah melakukan advokasi dan upaya-upaya yang sudah dijalankan terkait dugaan tindak pidana oleh PT Dataran Bahuga Permai.

Demi kepentingan bersama dan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan demi terjaminnya hak-hak masyarakat pesisir atas akses sumber daya alam kelautan, Walhi Lampung menegaskan Pemprov Lampung dan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum yang serius kepada PT Dataran Bahuga Permai.

\”Walhi meminta kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melanjutkan penegakan hukum terhadap kejahatan di sektor pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah berjalan sebelumnya,\” ujarnya.

Irfan juga meminta DPRD Lampung untuk mengawasi upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait, atas dugaan tindak pidana PT Dataran Bahuga Permai. (Josua)

Berita Terkait

Kunjungi Sejumlah Pembangunan, Walikota Pastikan Semua Lancar
Begawi dan Bandarlampung Expo Dinilai Sesuai Ekspektasi
Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”
Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM
Aprohan Saputra Jabat Plt Ketua IWO Lampung
Pemkot Catat 14.431 NIB terbit
400 Ruas Jalan Lingkungan Diperbaiki, Pemkot Respon Cepat Keluhan
126 Kelurahan Ikuti Lomba Masakan Tradisional Lampung

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Pj Gubernur Lampung: ASN Harus Memiliki Kemauan Untuk Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:30 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Pengembangan Subsektor Peternakan

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:40 WIB

Pj Gubernur Lampung Kukuhkan Mighrul Lappung Bersatu

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:27 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Komitmen Serius dalam Pengelolaan PKB dan BBNKB

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:16 WIB

Hingga Saat Ini Tidak Ditemukan Kecurangan PPDB di Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 15:43 WIB

Ombudsman Lampung Atensi Tidak Terjadi Perundungan Selama MPLS

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Berita Terbaru

Pj Bupati Tubaba M Firsada, memberi arahan kepada para ASN di lingkup Pemkab setempat pada apel bulanan, Rabu (17/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Sepekan, Tubaba Raih Berbagai Prestasi Tingkat Nasional

Rabu, 17 Jul 2024 - 20:39 WIB

Lampung Tengah

Tim Divkum Polri Pantau Implementasi HAM di Polres Lampung Tengah

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:20 WIB