Tubaba akan Tindaklanjuti Rekomendasi BPK-DPRD Dalam Pelaksanaan APBD 2019

Redaksi

Rabu, 22 Juli 2020 - 19:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten setempat tahun anggaran 2019.

Hal itu dilakukan sebagai wujud nyata untuk perbaikan kinerja, dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk pengelolaan anggaran tahun selanjutnya.

\”Saya sangat menyambut baik atas berbagai hasil pemeriksaan dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh BPK dan DPRD, yang tentunya ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang makin transparan dan akuntabel,\” kata Umar Ahmad, saat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna tingkat I di gedung DPRD, Rabu (22/7).

Baca Juga  Wabup Tubaba Gotong Royong Perbaiki Jalan Bersama Warga

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan telah disampaikannya Raperda PPA 2019 ini, Umar berharap DPRD berkenan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, yang tentunya hal ini akan menjadi bagian yang sangat penting mengoptimalkan pemanfaatan APBD untuk memajukan masyarakat dan daerah.

Baca Juga  Tergabung di Kloter 18, Ratusan Jamaah Haji Tubaba Bertolak ke Asrama Rajabasa

\”Dari upaya selain melakukan evaluasi, kami pun sangat berharap kiranya DPRD juga berkenan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut kepada kami, khususnya dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga untuk ke depan jajaran aparatur pemerintah akan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam merealisasikan APBD,\” mintanya.

Dalam ABPD Kabupaten Tubaba tahun anggaran 2019 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian itu diketahui pendapatan daerah sebesar Rp946,9 miliar, belanja daerah sebesar Rp958,5 miliar, sehingga defisit sebesar Rp11,6 miliar.

Baca Juga  Tubaba Q Sehat, Jemput Bola Layanan Kesehatan Gratis di 16 Titik

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan Rp69, 8 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp3,3 miliar, dan surplus sebesar Rp66,5 miliar, dan saldo kas akhir per 31 Desember 2019 Rp55,2 miliar.

Rapat yang dihadiri bupati itu, dipimpin Ketua DPRD, Ponco Nugroho, dihadiri Waka I, Busroni, Waka II, S Joko Kuncoro, Wakil Bupati, Fauzi Hasan, Forkopimda, dan para pejabat eselon di lingkup kabupaten setempat. (Arie/Len)

Berita Terkait

Tubaba Usulkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Kawasan Pendidikan Bertaraf Internasional
Tubaba Siapkan Tim Lintas Sektor untuk Awasi Aktivitas Usaha
Tulang Bawang Barat Targetkan Siltap Aparatur Tiyuh Dibayar Sebelum Iduladha
Program Tubaba Berkurban 2026 Himpun 7 Sapi dan 477 Kambing
Wabup Tubaba Gotong Royong Perbaiki Jalan Bersama Warga
Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba
Wabup Nadirsyah Lantik 30 Pejabat Tubaba, Tekankan Capaian Target Program.
Tubaba Q Sehat, Jemput Bola Layanan Kesehatan Gratis di 16 Titik

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 16:30 WIB

Bambang Kusmanto Pasang Lampu Jalan untuk Warga Sukau dan Balik Bukit

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:48 WIB

Parosil, Jabatan Bukan Hadiah OPD Harus Inovatif

Senin, 27 April 2026 - 16:50 WIB

Evaluasi LKPJ 2025, Bupati Tubaba Perkuat Sinergi Wujudkan Visi 2029

Jumat, 24 April 2026 - 11:23 WIB

Sekda Lampung Dukung Program BKKBN, Percepat Penurunan Stunting dan Pembangunan Keluarga Berkualitas

Selasa, 21 April 2026 - 12:42 WIB

Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Sabtu, 18 April 2026 - 12:14 WIB

Ada Ulat di Menu MBG, Siswa Lambar Enggan Konsumsi

Minggu, 12 April 2026 - 08:10 WIB

Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Minggu, 5 April 2026 - 19:59 WIB

Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

Berita Terbaru

Terindikasi banyak melenceng dari juknis, KPK “pelototi” program MBG. (Ilustrasi: Netizenku)

Celoteh

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

Lampung

DPRD Lampung Kritik Tajam LKPJ Pemprov 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 21:49 WIB