Indikasi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor retribusi bikin dewan geram dan angkat bicara.
Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Komisi II DPRD Kota Bandarlampung, Abdul Salim, menyayangkan praktek penarikan retribusi rumah jagal atau rumah potong hewan (RPH) yang dilakukan oleh oknum Dinas Pertanian (Distan).
Ia menjelaskan bahwa praktek yang tidak tahu dimulai sejak kapan tersebut, terindikasi sebagai pungutan liar (pungli) yang mengarah pada tindak pidana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ditarik retribusi, semestinya masuk sebagai pendapatan daerah. Kalau yang tersebut tidak jelas kemana, itu pungli loh mengarah ke tindak pidana,” ujar Abdul Salim saat dihubungi melalui panggilan WhatsApp pada Senin (3/6) malam.
Terkait dengan Distan yang mengaku tidak menarik retribusi kepada pemilik RPH swasta, ia secara tegas akan memanggil pihak-pihak terkait guna mengetahui duduk permasalahan.
“Oh iya dong, kita akan panggil Dinas Pertanian biar jelas. Jika ada aduan dari masyarakat ataupun elemen lain, proses pemanggilan akan kita percepat,” tegas dewan dari Fraksi PAN tersebut.
Dirinya pun menyarankan agar para pemilik RPH swasta tidak lagi membayar retribusi kepada oknum yang mengatasnamakan pemerintah kota maupun Distan.
“Itu punya Tampan kan salah satunya, saya kenal. Bilang sama semua pemilik RPH jangan lagi bayar retribusi mulai saat ini, kalau ada yang narik poto orangnya,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Distan Kota Bandarlampung selama ini mengaku tak pernah menarik retribusi dari rumah jagal atau rumah potong hewan (RPH) di Kota Tapis Berseri selain dari RPH Way Laga yang memang dikelola oleh pemkot.
Kepala Bidang Peternakan Distan Kota Bandarlampung, Yunita Noviasari, menegaskan tak bisa menarik retribusi lantaran RPH di Bandarlampung tak mengurus perizinan di pemkot.
“Pemilik RPH tidak mendaftar di Dinas Perizinan, jadi kita tidak bisa menarik retribusi selain yang dikelola oleh pemkot,” ujar Yunita saat diwawancarai pada Kamis (30/5) lalu.
Kontraproduktif dengan hal itu, salah seorang pemilik RPH di Bandarlampung mengaku membayar retribusi tiap hari tergantung berapa ekor sapi yang dipotong. Ia juga menyebut bahwa ada petugas mengatasnamakan pemerintah yang datang hampir setiap hari ke RPH nya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Demo Rakyat (Gedor) Lampung, Ahmad Zahriansyah, menduga bahwa ada kesengajaan agar RPH di Bandarlampung tidak didaftarkan.
“Ada dugaan kuat itu kesengajaan agar retribusi tidak dilaporkan kepada pemkot. Jika demikian, hal tersebut bisa dikatakan penyalahgunaan wewenang, pungutan liar bahkan penggelapan retribusi,” tegas Rian saat ditemui di kantornya pada Minggu (2/6).
Ia meminta agar pihak-pihak terkait menyelidiki kasus tersebut, sebab merugikan negara khusunya Pemkot Bandarlampung. (Agis)
