Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi menegaskan pelaksanaan setiap tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) mengacu pada Peraturan KPU dan petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU RI.
\”Di dalam regulasi, setiap tahapan itu mengacu pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan itu direvisi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 soal Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,\” kata Dedy di Bandarlampung, Minggu (20/9).
Menurut dia, peraturan wali kota (perwali) terkait Prokes Covid-19 merupakan kebijakan kepala daerah, namun terkait dengan tahapan pilkada KPU merujuk pada regulasi yang ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Jadi kita mengacu pada PKPU itu,\” tegas Dedy.
Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah.
\”PKPU dan Perbawaslu itu rujukan kita di dalam menerapkan aturan kepemiluan, kalau dia pengawasan ya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Kalau pemilu tetap mengacu pada PKPU bukan perwali,\” ujar Candrawansah.
Dia menilai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang dirubah sebagian menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 sudah mengatur tentang pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19.
\”PKPU itu sebagai pegangan, Perbawaslu saja yang belum keluar, ini lagi menunggu tata cara pelaksanaan kampanye.\”
\”Tapi PKPU juga kita lihat untuk benar-benar, apakah benar-benar KPU menjalankan PKPU tersebut yang dipayungi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,\” tutup dia.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Bandarlampung pada Jumat (18/9), anggota Komisi I, Benny HN Mansyur meminta agar Perwali Nomor 18 Tahun 2020 dicabut karena bertentangan dengan PKPU dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan.
\”Harusnya pemerintah daerah itu menyadari bahwa ini bertentangan, harusnya dicabut,\” kata Benny.
Tidak hanya perwali, dia juga mempertanyakan surat keputusan bersama terkait penerapan Prokes Covid-19 yang ditandatangani KPU, Bawaslu, Wali Kota, Kapolresta, dan Dandim 0410/Kota Bandarlampung.
\”Salah satunya bahwa gugus tugas bisa membubarkan, kemudian surat izin keramaian, ternyata bukan izin keramaian tapi pemberitahuan keramaian karena kan STTP itu harus mendapatkan surat dari gugus tugas, ya kan enggak begitu,\” ujarnya.
Dia menegaskan pihaknya tetap akan berpatokan pada PKPU dan meminta Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan pemahaman kepada aparaturnya bahwa setiap tahapan pilwakot berpedoman pada PKPU.
\”Kami tetap berpatokan pada PKPU, kalaupun di bawah menghalang-halangi kita bisa lapor. Kalau aparatur sipil negara (ASN) yang menghalangi kita melapor ke Bawaslu, kalau dia tetap mencoba kita bisa lapor ke kepolisian karena ini amanat undang-undang yang ada dalam PKPU,\” kata Benny. (Josua)
