Soal Prokes Covid-19, Pilwakot Mengacu pada PKPU Bukan Perwali

Redaksi

Minggu, 20 September 2020 - 20:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi (dua dari kiri) menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat calon kepada ketiga bakal calon yang diwakili Tim Penghubung disaksikan Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah (kiri), Minggu (13/9). Foto:  Netizenku.com

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi (dua dari kiri) menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dan hasil verifikasi administrasi kelengkapan syarat calon kepada ketiga bakal calon yang diwakili Tim Penghubung disaksikan Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah (kiri), Minggu (13/9). Foto:  Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi menegaskan pelaksanaan setiap tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) mengacu pada Peraturan KPU dan petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU RI.

\”Di dalam regulasi, setiap tahapan itu mengacu pada PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan itu direvisi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020 soal Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,\” kata Dedy di Bandarlampung, Minggu (20/9).

Menurut dia, peraturan wali kota (perwali) terkait Prokes Covid-19 merupakan kebijakan kepala daerah, namun terkait dengan tahapan pilkada KPU merujuk pada regulasi yang ada.

\”Jadi kita mengacu pada PKPU itu,\” tegas Dedy.

Baca Juga  DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung

Hal senada disampaikan Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah.

\”PKPU dan Perbawaslu itu rujukan kita di dalam menerapkan aturan kepemiluan, kalau dia pengawasan ya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Kalau pemilu tetap mengacu pada PKPU bukan perwali,\” ujar Candrawansah.

Dia menilai PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang dirubah sebagian menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 sudah mengatur tentang pelaksanaan pemilihan di tengah pandemi Covid-19.

\”PKPU itu sebagai pegangan, Perbawaslu saja yang belum keluar, ini lagi menunggu tata cara pelaksanaan kampanye.\”

\”Tapi PKPU juga kita lihat untuk benar-benar, apakah benar-benar KPU menjalankan PKPU tersebut yang dipayungi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,\” tutup dia.

Baca Juga  Bawaslu Intensifkan Sosialisasi Anti Politik Uang & Netralitas ASN

Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Bandarlampung pada Jumat (18/9), anggota Komisi I, Benny HN Mansyur meminta agar Perwali Nomor 18 Tahun 2020 dicabut karena bertentangan dengan PKPU dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan.

\”Harusnya pemerintah daerah itu menyadari bahwa ini bertentangan, harusnya dicabut,\” kata Benny.

Tidak hanya perwali, dia juga mempertanyakan surat keputusan bersama terkait penerapan Prokes Covid-19 yang ditandatangani KPU, Bawaslu, Wali Kota, Kapolresta, dan Dandim 0410/Kota Bandarlampung.

\”Salah satunya bahwa gugus tugas bisa membubarkan, kemudian surat izin keramaian, ternyata bukan izin keramaian tapi pemberitahuan keramaian karena kan STTP itu harus mendapatkan surat dari gugus tugas, ya kan enggak begitu,\” ujarnya.

Baca Juga  Demi Kebaikan, Ike-Zam Siap Terima Putusan Bawaslu

Dia menegaskan pihaknya tetap akan berpatokan pada PKPU dan meminta Pemerintah Kota Bandarlampung memberikan pemahaman kepada aparaturnya bahwa setiap tahapan pilwakot berpedoman pada PKPU.

\”Kami tetap berpatokan pada PKPU, kalaupun di bawah menghalang-halangi kita bisa lapor. Kalau aparatur sipil negara (ASN) yang menghalangi kita melapor ke Bawaslu, kalau dia tetap mencoba kita bisa lapor ke kepolisian karena ini amanat undang-undang yang ada dalam PKPU,\” kata Benny. (Josua)

Berita Terkait

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 13:35 WIB

Lestarikan Bahasa Lampung, Kober Nilai Butuh Kebijakan dan Peranan Pemda

Senin, 15 Juli 2024 - 12:14 WIB

Bahasa Lampung Terancam Punah, Kober Gelar Festival Seni Bahasa Lampung

Minggu, 14 Juli 2024 - 17:06 WIB

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:34 WIB

Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren

Minggu, 14 Juli 2024 - 12:17 WIB

Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung

Jumat, 12 Juli 2024 - 16:09 WIB

Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Berita Terbaru

Pringsewu

Pringsewu Raih Dua Penghargaan dalam GTTGN XXV Tahun 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 21:04 WIB

Pringsewu

Pj Gubernur Lampung Buka MPLS Tingkat SMA dan SMK di Pringsewu

Senin, 15 Jul 2024 - 19:55 WIB

Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) M Firsada, menerima penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa.

Addvertorial

Pj Bupati Tubaba Raih Penghargaan Satya Lencana Bhakti Inovasi Desa

Senin, 15 Jul 2024 - 19:18 WIB

Sekretaris Kabupaten Pesawaran Wildan, menyampaikan pokok-pokok perubahan APBD Tahun 2024 pada rapat paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 di ruang rapat DPRD Kabupaten Pesawaran, Senin (15/7/2024). (Soheh/NK)

Pesawaran

Bupati Pesawaran Sampaikan Pokok-pokok Perubahan APBD 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 17:08 WIB