Segera Disahkan, Raperda Ini Jadi Solusi Kriminalitas di Rumah Kost

Bandarlampung (Netizenku.com): DPRD Bandarlampung berencana mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Rumah Kost pada pekan depan.

Ketua Panitis Khusus (Pansus) Raperda Penataan Rumah Kost Wahyu Lesmono mengatakan, rencananya pengesahan Raperda tentang Penataan Rumah Kost akan dilaksanakam pekan depan.

\”Insyaallah, pekan depan raperda itu akan kita sahkan, berkas-berkas raperda itu pun sepenuhnya sudah lengkap,\” ujar Wahyu saat dihubungi pada Minggu (20/5) siang.

Baca Juga  Fakultas Kedokteran Unila Buka Prodi Baru, RSUDAM Terbuka Sebagai Lokasi Praktek

Dia menjelaskan, terbentuknya Raperda tersebut sebagai bentuk komitmen guna meminimalisir potensi penyelah gunaan rumah kost. Menurut dia, penyalah gunaan rumah kost menjadi dasar yang kuat dalam membuat regulasi ini.

\”Iya kalau kita lihat, tidak sedikit loh rumah kost dijadikan tempat prostitusi, tempat judi dan pengendara narkoba. Kami tidak menginginkan hal itu,\” kata dia.

Dengan adanya Raperda ini, lanjut Wahyu, setiap tamu rumah kost diwajibkan melapor 1×24 jam kepada Kepala Rukun Tetangga (RT) guna dilakukan pendataan.

Baca Juga  Pemkot Ancam Tutup RS Buang Limbah Medis di TPA Bakung

\”Iya kalau ada kawan, dipersilahkan melapor ke RT,  sebab jika ada laporan kan enak mengetahui identitas orang itu jika ada hal yang tidak dinginkan,\” paparnya.

Sementara itu, anggota Pansus Raperda Penataan Rumah Kost, Yusuf Erdiansyah, berharap raperda ini dapat menjadi solusi atas tindakannya kriminalitas yang sering terjadi di rumah kost.

Baca Juga  Pastikan Kesiapan Jalan Tol, Komisi IV Panggil PT. Hutama Karya dan Waskita

\”Semoga tindak kriminalitas dapat di rumah kost dapat teratasi dengan adanya Raperda ini,\” kata dia

Ia juga mengatakan, raperda ini dapat mengdongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. Sebab, regulasi itu mengatur bahwa pemilik rumah kost lebih dari 10 unit akan dikenakan pajak.

Diketahui, sejauh ini belum ada regulasi ditingkat pemerintah daerah mengenai penarikan pajak khusus rumah kost. (Agis)

Komentar