NU Kembali ke Khittah Jelang Pemilu 2024

Redaksi

Sabtu, 29 Januari 2022 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): PCNU Kota Bandarlampung mendukung penuh upaya PBNU mengembalikan khittah Nahdlatul Ulama (NU) dengan tidak terikat pada satu partai politik.

“PKB dilahirkan dari NU memang betul tapi keduanya memiliki pola hubungan yang sudah diatur. Itu yang ditegakkan oleh Ketua Umum PBNU,” ujar Ketua PCNU Kota Bandarlampung, Ichwan Adji Wibowo, Sabtu (29/1).

“Kalau menimbulkan tafsir menjelang Pemilu 2024 ya wajar saja,” lanjut dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bercermin dari tabayun yang dilakukan Ketua PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi kepada Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menurut Ichwan PKB harus mengevaluasi dirinya.

Baca Juga; Gusdurian: PKB harus menjaga khittah NU 

Camat Telukbetung Selatan ini menjelaskan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur. PKB melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan struktural NU tanpa koordinasi atau komunikasi dengan PBNU.

“Saya kira ini cara yang keliru, kalau dibiarkan menjadi yurisprudensi yang kurang baik juga dan ditiru yang lain,” tegas dia.

Keputusan Gus Yahya dinilai sudah tepat untuk menegakkan dan mengatur pola hubung antara NU dan PKB, ke depan, lebih baik lagi.

“Soal-soal politik masih jauhlah 2024. NU di bawah solid, mayoritas kecenderungannya mendukung PKB tapi secara organisatoris tetap harus ditegakkan aturannya,” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 00:28 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tekankan Sinergi Pusat-Daerah di Hari Otda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:44 WIB

Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

Senin, 9 Februari 2026 - 12:24 WIB

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:23 WIB

Pemprov dan DPRD Lampung Soroti Kepesertaan 89 Ribu BPJS PBI 2026

Senin, 12 Januari 2026 - 15:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Rabu, 31 Desember 2025 - 16:18 WIB

Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Senin, 22 Desember 2025 - 10:41 WIB

Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

Berita Terbaru

Celoteh

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Pringsewu

468 Jamaah Haji Pringsewu Resmi Diberangkatkan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:31 WIB