KPK Imbau Pejabat BUMD Laporkan Harta Kekayaan

Redaksi

Minggu, 7 November 2021 - 20:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding. Foto: Ist

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding. Foto: Ist

Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang telah terdaftar LHKPN.

Baca Juga  Rutan Bandarlampung Gelar Pengobatan Gratis WBP

“Dari 202 BUMD yang terdaftar, sebanyak 87 BUMD telah membentuk Unit Pengelola LHKPN (UPL) mandiri. Sedangkan, sisanya bergabung bersama UPL pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Ipi, Minggu (7/11) malam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal ini sesuai dengan Penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca Juga  Firli Bahuri Ajak PN Kemenkumham Tanamkan Integritas Diri

Jajaran direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) merupakan pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Berdasarkan data penanganan perkara yang ditangani KPK pada periode 2004 hingga Maret 2021 tercatat 93 dari 1.145 tersangka atau 8,12 persen merupakan jajaran pejabat BUMD,” kata Ipi.

Baca Juga  KPK Fasilitasi Calon Kada Lapor Harta Kekayaan

Data tersebut, lanjut dia, menempatkan BUMD sebagai instansi peringkat keempat setelah pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan pemerintah provinsi.

Berita Terkait

Pemuda Ditusuk Paman Kekasihnya di Pom Bensin Antasari
Mahasiswa Faperta Unila Jadi Korban Penganiayaan
JPU Gagal Menghadirkan Saksi Mantan Wabup Lamsel di Kasus Penggelapan Excavator
Sopir Travel Tanggamus Pelaku Tabrak Lari Ditangkap di Serpong
Miris, Lima Pelajar SMP Pringsewu Bobol Toko Vape
Berkas Lengkap, Tersangka Narkoba Dilimpahkan Polisi ke JPU
Polisi Tangkap IRT Pelaku Penipuan Pedagang Sembako di Pringsewu
Tangkal Radikalisme, Polres Pringsewu Silaturahmi ke Ponpes Al-Hidayah

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 18:33 WIB

Pelunasan Bipih Tahap Kedua di Buka 13 Hingga 26 Maret, Ini Syarat dan Mekanismenya

Jumat, 1 Maret 2024 - 15:24 WIB

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:50 WIB

Pemprov Lampung Gelar Asistensi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kamis, 29 Februari 2024 - 17:38 WIB

Gubernur Arinal Minta Maksimalkan PON XXI Sumut-Aceh

Kamis, 29 Februari 2024 - 15:10 WIB

Puji Dorong JCH Segera Lengkapi Syarat Pelunasan Tahap II

Rabu, 28 Februari 2024 - 22:05 WIB

Ribuan Peserta Diprediksi Ramaikan Lampung Half Marathon 2024

Selasa, 27 Februari 2024 - 22:42 WIB

Gubernur Arinal Gaet Investor Tingkok

Selasa, 27 Februari 2024 - 15:36 WIB

Pemprov Lampung Rakor Penanganan Dampak Banjir

Berita Terbaru

Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, ketika melantik Marindo Kurniawan. Foto: Luki.

Lampung

Marindo Resmi Dilantik Jadi Pejabat Bupati Pringsewu

Jumat, 1 Mar 2024 - 15:24 WIB

Tulang Bawang Barat

Tim Evaluasi Kemendagri Nilai Kinerja Pj Bupati Tubaba Sangat Baik

Jumat, 1 Mar 2024 - 13:09 WIB