Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Komisi I DPRD Lampung, Yozi Rizal, menyoroti persoalan hukum yang melibatkan Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, yang dilaporkan PT Bumi Madu Mandiri (BMM) ke Polda Lampung atas dugaan penghinaan.
Menurut Yozi, aparat penegak hukum (APH) harus meneliti dan mengkaji terlebih dahulu laporan yang dilayangkan PT Bumi Madu Mandiri, karena terjadi di ruang rapat DPRD Kabupaten Lampung Utara, ketika sedang menjalankan tugas.
“Kita mengimbau agar APH mempelajari dulu kejadian di ruang rapat itu. Jangan langsung diproses, diteliti dahulu,” tegas Yozi di ruangannya, Selasa (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski begitu, ia juga menyayangkan ungkapan kekesalan Romli saat bertugas. “Kita menyesalkan sikapnya (Romli) juga. Tapi jangan menjadi dasar untuk mengkriminalisasi seseorang,” ucap dia.
Selain itu, Yozi juga meminta Kemenkumham dalam hal ini Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung untuk meneliti izin praktek sebagai notaris atas nama Chairul Anom. Sebab, Chairul Anom mengaku berprofesi sebagai notaris, tetapi saat hadir dalam rapat dengar pendapat di DPRD Lampung Utara beberapa waktu lalu, ia hadir sebagai direksi PT Bumi Madu Mandiri.
“Emang boleh double jabatan begitu? Saya juga mau kalau gitu. Ini harus di cek,” ucapnya.
Jika Chairul Anom masih berprofesi sebagai Notaris, artinya kata Yozi, kehadiran Chairul Anom di ruang rapat tersebut ilegal.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Lampung Utara dilaporkan ke Polda Lampung terkait dugaan kasus penghinaan terhadap Direktur PT. Bumi Madu Mandiri (BMM).
Romli diduga melontarkan kata-kata kasar serta perilaku tak terpuji dan arogansi dalam rapat resmi dengar pendapat terhadap Chairul Anom.
Kejadian itu berawal dari Direktur PT. BMM mendapatkan undangan resmi Nomor. 005/344/12-LU/2021 tertanggal 17 November 2021 terkait Pembahasan Memfasilitasi Penyelesaian Lokasi Umbul Pengiran Datuk Sukadana Ilir dari DPRD Lampung Utara.(Agis)
