Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi kembali terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda.
Lampung (Netizenku.com): Budi mengatakan antrean solar kini bukan lagi sekadar isu, melainkan fakta yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Lampung. Menurutnya, masyarakat harus mengantre berjam-jam bersama kendaraan-kendaraan besar hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
“Kita prihatin dengan kondisi saat ini. Ini sudah bukan lagi rumor, tetapi fakta yang terjadi di hampir semua daerah. Bahkan kita sendiri ikut merasakan dampaknya saat membeli BBM karena harus mengantre panjang bersama kendaraan-kendaraan besar,” ujar Budi, Sabtu (27/6/2026).
Ia mengungkapkan, antrean kendaraan tidak hanya terjadi di SPBU di jalur utama, tetapi juga mulai terlihat di sejumlah rest area jalan tol. Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Menyikapi persoalan itu, Komisi IV DPRD Lampung berencana memanggil pihak Pertamina guna meminta penjelasan terkait penyebab kembali terjadinya antrean solar di Lampung.
“Kami berharap bisa memanggil Pertamina ke Komisi IV untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Provinsi Lampung. Dengan begitu, kami dapat mendorong perbaikan, terutama pada aspek distribusi BBM agar berjalan sesuai jadwal dan peruntukannya,” katanya.
Selain itu, Budi menilai transparansi informasi mengenai ketersediaan stok BBM di SPBU perlu ditingkatkan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi stok solar sehingga tidak perlu mengantre berjam-jam ketika persediaan sudah menipis atau habis.
“Harusnya ada sistem informasi yang jelas, misalnya diumumkan berapa stok yang tersedia. Jangan sampai masyarakat mengantre panjang sampai berjam-jam, bahkan hingga keesokan harinya, padahal stok sudah habis,” tegasnya.
Ia menambahkan, berbagai langkah dapat dilakukan Pertamina untuk mengurangi dampak antrean, mulai dari pembenahan distribusi hingga penyediaan informasi stok yang mudah diakses masyarakat.
Budi juga mengingatkan bahwa kelangkaan solar tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi berpotensi mengganggu distribusi logistik dan meningkatkan biaya transportasi yang berdampak pada kenaikan harga barang.
“Ini pasti berdampak ke banyak sektor, terutama transportasi dan distribusi barang. Jika pasokan terhambat, biaya logistik meningkat dan pada akhirnya masyarakat yang paling merasakan dampaknya karena harga barang menjadi lebih mahal,” jelasnya.
Untuk itu, DPRD Lampung akan mendalami persoalan tersebut bersama pihak terkait sekaligus mendorong solusi konkret agar antrean solar tidak terus berulang.
“Kami akan memanggil pihak terkait untuk mengetahui akar persoalannya dan mencari solusi yang tepat bagi masyarakat Lampung,” pungkasnya. (*)
