Tuntut Pembatalan Arinal-Nunik, KRLUPB Duduki Kantor Bawaslu RI

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melakukan aksi dan long march dari patung kuda Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Bawaslu RI dan KPK.

Kedatangan mereka ke Jakarta, menuntut pembatalan pencalonan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim karena dugaan politik uang.

Koordinator KRLUPB, Rachmad Husein DC mengatakan, ada tiga poin dari aksi ini. Pertama, Bawaslu RI harus menggugurkan pasangan nomor urut tiga. Karena telah melakukan terstruktur, sistematis, dan masif. ”Kondisi ini dibiarkan begitu saja sebelum 27 Juni hari H pencoblosan,” ujar Husein.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bawaslu, kata dia, jangan sampai terjebak dalam satu per satu kasus. ”Akan absurd jadinya jika kita terlena pada satu sisi,” timpalnya.

Poin kedua, lanjut Husein, laporan dana kampanye Arinal-Nunik memunculkan keanehan. Dana yang dilaporkan KPU Lampung hanya Rp9 miliar. ”Anda bisa bayangkan, berjuta-juta kaleng susu dibagikan. Wayangan di berbagai lokasi, artis ibukota, bahkan setiap hari mendatangkan ustad kondang. Belum lagi dugaan pembagian amplop berisi uang dari Rp50-Rp200 ribu,” terangnya.

Poin ketiga, hadirnya salah satu petinggi Sugar Group di beberapa kesempatan kampanye pasangan yang diusung PKB, PAN dan Golkar itu. Ini mematik kecurigaan adanya dugaan aliran dana dari Sugar Group.

Maka, terang Husein, KRLUPB meminta, KPK untuk mengusut aliran dana tersebut. Karena disinyalir ada tujuan tertentu, yang membuat banyaknya laporan dugaan money politics di hampir seluruh kabupaten/kota.

”Arinal mantan sekda, Nunik kini menjabat sebagai Bupati Lampung Timur. Kita bisa ukur pendapatan mereka. Saatnya KPK bertindak!” tutup Husein yang mengaku tengah berada di depan Kantor KPK. (*/Red)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 00:28 WIB

Pemkab Lampung Selatan Tekankan Sinergi Pusat-Daerah di Hari Otda

Sabtu, 7 Maret 2026 - 20:44 WIB

Kementan Buka Program Pelatihan Petani Muda ke Jepang, Pemuda Lampung Berkesempatan Daftar

Senin, 9 Februari 2026 - 12:24 WIB

HPN 2026, Fatikhatul Khoiriyah: Pers Harus Berani Kawal Demokrasi

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:29 WIB

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Selasa, 20 Januari 2026 - 20:23 WIB

Pemprov dan DPRD Lampung Soroti Kepesertaan 89 Ribu BPJS PBI 2026

Senin, 12 Januari 2026 - 15:49 WIB

Pemprov Lampung Perkuat Kendali Inflasi Jelang Ramadan 2026

Rabu, 31 Desember 2025 - 16:18 WIB

Larangan Simbolik Petasan vs Perut Pedagang Kecil yang Berisik

Senin, 22 Desember 2025 - 10:41 WIB

Emado’s Perluas Jaringan, Lampung Jadi Cabang ke-99

Berita Terbaru

Celoteh

Bunda Eva (Memang) Bukan Margaret Thatcher

Jumat, 8 Mei 2026 - 21:53 WIB

Pringsewu

468 Jamaah Haji Pringsewu Resmi Diberangkatkan

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:31 WIB