Pemilu 2024 dan Politik Identitas

Redaksi

Kamis, 2 Februari 2023 - 22:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penulis: Muhar Efendi, S.H (Aktivis Demokrasi)

Belakangan ini identitas seperti agama, etnis dan ideologi kerap kali menjadi penyulut emosi di tengah masyarakat. Terkadang ada saja oknum yang manfaatkan hal tersebut untuk meraup keuntungan.

Menjelang Pemilu 2024, masyarakat perlu mewaspadai manipulasi opini publik melalui politik identitas. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan menyebarkan rumor hingga ujaran kebencian. Hal ini berdampak pada berkembangnya diskusi yang tidak produktif serta berpotensi menyebabkan disharmoni dan kekerasan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto menjelaskan, umumnya politik identitas muncul pasca deklarasi calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Pemilu 2019 misalnya, politik identitas marak dan masyarakat terpolarisasi berdasarkan kubu pendukung capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Polarisasi ini sebelumnya terjadi sejak Pilkada DKI 2017, yang terus berlanjut hingga Pemilu 2019.

Menjelang Pemilu 2024 ini, media sosial mungkin menjadi sarana paling efektif dalam melakukan manipulasi opini politik indentitas. Sebab itu masyarakat tetap harus waspada.

Baca Juga  Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Politik identitas menggunakan identitas, seperti agama, ideologi, ras, etnis, dan budaya sebagai alat serta mobilisasi kepentingan politik. Dalam hal ini, opini masyarakat dimanipulasi untuk menjadi wadah sentimen-sentimen tersebut.

Alhasil, diskusi di masyarakat berpusat pada urusan agamanya apa, suku dan lain sebagainya. Padahal ada hal yang lebih substansial seperti ekonomi, korupsi, kerusakan lingkungan dan hal lain pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Juga  Labuhan Jukung Ditinggal Wisatawan, Ada Apa dengan Tata Kelolanya?

Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (Pusad) Universitas Paramadina, Husni Mubarok, menjelaskan, politik identitas bisa berkembang pada rumor, ujaran kebencian, hingga hasutan kebencian. Bentuk-bentuk ini berpotensi mengarah pada dehumanisasi yang melegitimasi seseorang melakukan kekerasan.

Selain itu, kontra narasi dan narasi alternatif perlu dihasilkan agar narasi yang berkembang di masyarakat tidak melulu mengenai ujaran kebencian. Perlu sekiranya ada individu maupun kelompok yang tetap bisa fokus membawa pembahasan topik yang lebih substansial dan tak terbawa arus.

Berita Terkait

Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?
“GoodB(a)y” Bibi, Lupakan Mimpi Jadi Raja Bayangan
Labuhan Jukung Ditinggal Wisatawan, Ada Apa dengan Tata Kelolanya?
ASN Lampung Barat di Persimpangan 2026
Lampung Barat: Ketika Amanah Dijadikan Pekerjaan Paruh Waktu
Tujuh Pejabat Baru, Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai
Amanah di Singgasana, Bukan Sekadar Pencitraan
Kunker ke Lampung Barat, Gubernur Bawa Dua Janji Manis

Berita Terkait

Rabu, 25 Februari 2026 - 21:57 WIB

Siswa Kelas 2 SD Muhammadiyah Pringsewu Berbagi Takjil, Tanamkan Kepedulian Sejak Dini

Selasa, 24 Februari 2026 - 19:30 WIB

Pemkab Pringsewu Awali Safari Ramadan 2026 di Kecamatan Ambarawa

Senin, 23 Februari 2026 - 19:27 WIB

Polres Pringsewu Raih Penghargaan Perlindungan Anak

Sabtu, 21 Februari 2026 - 08:03 WIB

Bupati Pringsewu Paparkan Capaian Satu Tahun Kepemimpinan pada Buka Bersama Insan Pers

Jumat, 20 Februari 2026 - 06:46 WIB

Dikira Boneka, Jasad Remaja Ditemukan di Sungai Way Tebu

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:55 WIB

Berkas Lengkap, Tersangka Jambret Di pringsewu Dilimpahkan Polisi ke JPU

Selasa, 3 Februari 2026 - 19:54 WIB

Pemkab Pringsewu dan BAPANAS Gelar Rakor Satgas Saber Harga

Senin, 2 Februari 2026 - 19:49 WIB

Polres Pringsewu Hadirkan Layanan SKCK di MPP

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Wabup Tubaba Ajak Warga Perkuat Sedekah dan Kepedulian Lingkungan

Rabu, 25 Feb 2026 - 22:31 WIB

Lampung Selatan

Realisasi Infrastruktur Lamsel 2025 Capai 100 Persen

Rabu, 25 Feb 2026 - 21:24 WIB