Bandarlampung (Netizenku.com): Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wilayah Provinsi Lampung menyesalkan masih ditemukannya alat peraga kampanye (APK) pasangan calon yang menempel atau dipaku di pohon.
\”Seharusnya KPU dan Bawaslu, kemarin, dengan alasan tidak dapat berbuat banyak karena belum memasuki tahapan kampanye, tapi hari ini seharusnya sudah tidak ada lagi alasan-alasan itu,\” kata Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, Selasa (20/10).
Dia meminta penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu bersama Pemerintah Kota Bandarlampung bertindak tegas dengan melakukan penyisiran dan menertibkan APK tersebut.
Penempelan APK di pohon, lanjut Irfan, menunjukkan bahwa pasangan calon tidak memiliki komitmen dan kualitas untuk menjaga atau peduli akan isu-isu lingkungan hidup.
\”Kalau masih ada banner-banner itu yang dipaku di pohon dengan alasan itu tim di bawah, seharusnya alasan itu tidak muncul karena tim yang memasang itu bagian dari mereka (paslon),\” ujar dia.
\”Kalau mereka berkomitmen, tegas, dan mempunyai kepedulian lingkungan itu tidak akan terjadi. Komitmen paslon terhadap isu lingkungan hidup jangan hanya di ucapan saja,\” lanjut Irfan.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah, mengingatkan pasangan calon peserta Pilwakot setempat agar memasang APK sesuai aturan.
“Kami meminta kepada para pasangan calon agar di dalam memasang APK memperhatikan estetika atau keindahan kota, lokasi penempatan APK semuanya bisa sesuai dengan aturan,” kata Candrawansah, Kamis (15/10) lalu.
Sampai sejauh ini, pengawas pemilu di tingkat kecamatan bersama Satpol PP Pemkot masih menertibkan alat peraga sosialisasi (APS) yang dipasang para pasangan calon.
KPU Bandarlampung menyerahkan APK seperti baliho ukuran 3×5 meter sebanyak 5 buah, spanduk 252 buah, dan umbul-umbul 400 buah.
Kemudian bahan kampanye seperti poster sebanyak 34.672 lembar, untuk pamflet, brosur, dan flyer (selebaran) masing-masing 173.360 lembar.
Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triyadi mengingatkan agar pemasangan APK disesuaikan dengan zona yang telah disepakati bersama pihak terkait seperti PPK, Pemkot Bandarlampung, Satpol PP, dan Bawaslu.
“Harus diperhatikan benar untuk pemasangannya, ada larangan pemasangan di lembaga pendidikan, instansi pemerintah, rumah ibadah, dan fasilitas publik seperti taman atau pohon,” kata Dedy. (Josua)
