Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Lampung (Netizenku.com): Kegiatan ini merupakan tahapan awal pemeriksaan LKPD Tahun 2025 untuk Wilayah V yang meliputi provinsi di Sumatera dan Jawa. Entry meeting menjadi forum bagi BPK untuk menyampaikan ruang lingkup, metodologi, serta fokus pemeriksaan keuangan daerah. Kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Kehadiran pimpinan legislatif dan eksekutif Provinsi Lampung mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyampaikan sambutan mewakili pimpinan DPRD provinsi se-Wilayah V. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengapresiasi BPK RI atas perannya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.
“DPRD siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mendorong pemerintah daerah untuk kooperatif dalam penyediaan data dan informasi selama proses audit berlangsung,” ujar Giri.
Menurutnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir, melainkan harus diiringi dengan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.
“Opini WTP penting, namun yang lebih utama adalah memastikan perbaikan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD Lampung berkomitmen mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara tepat dan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Sementara itu, kehadiran Gubernur Rahmat Mirzani Djausal turut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK RI dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Entry meeting ini dipimpin Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, serta dihadiri Rifqinizami Karsayuda, para gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati, wali kota, serta jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V.
Melalui kegiatan ini, seluruh entitas pemeriksaan diharapkan dapat berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung kelancaran proses audit, guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
Partisipasi aktif pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas. (*)
