Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti rapat penilaian kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (1/4/2026).
Lampung (Netizenku.com): Rapat tersebut digelar dalam rangka apresiasi kinerja pemerintah daerah, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.
Dalam paparannya, Marindo mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung memiliki komposisi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 69,24 persen dari total penduduk. Menurutnya, kondisi ini menjadi potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komposisi usia produktif yang tinggi merupakan peluang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi jika didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai,” ujar Marindo.
Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal, Upah Minimum Provinsi yang relatif rendah, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang belum maksimal.
Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menurunkan tingkat pengangguran melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Kami mendorong perluasan kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menjalankan berbagai program lintas sektor secara berkelanjutan,” jelasnya.
Berdasarkan data, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Pengangguran masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja.
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, sektor informal masih mendominasi dengan proporsi sebesar 64,72 persen. Kondisi ini dinilai memerlukan peningkatan kualitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mengarahkan strategi pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai insentif, stimulus, dan kebijakan terintegrasi.
Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pelatihan vokasi bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi, khususnya bagi masyarakat pada desil 1 dan 2. Selain itu, pelatihan kewirausahaan dan manajemen juga diberikan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Kami juga memberikan pelatihan standardisasi produk agar usaha masyarakat memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar,” tambahnya.
Pemerintah turut memperkuat akses informasi pasar kerja melalui aplikasi SiGajah, serta memberikan perhatian kepada kelompok rentan melalui program pemberdayaan dan layanan bagi penyandang disabilitas. Di sisi lain, dilakukan sosialisasi pembatasan pengiriman pekerja migran perempuan non-skill sebagai upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Seluruh upaya tersebut didukung dengan fasilitasi bantuan permodalan guna mendorong penciptaan lapangan kerja dan usaha baru di masyarakat.
Marindo menegaskan bahwa penurunan pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar upaya ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung juga mengembangkan program “Desaku Maju” yang berfokus pada pembangunan berbasis desa untuk meningkatkan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis penurunan tingkat pengangguran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
