Telat Serahkan LPPDK, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Terancam Sanksi Pembatalan

Redaksi

Senin, 7 Desember 2020 - 09:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yusuf Kohar (kiri) saat di KPU Kota Bandarlampung pada Minggu (6/12) malam. Foto: Netizenku.com

Yusuf Kohar (kiri) saat di KPU Kota Bandarlampung pada Minggu (6/12) malam. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Yusuf Kohar-Tulus Purnomo terancam sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (paslon) peserta Pilwakot Bandarlampung 2020.

Paslon diduga terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada Minggu (6/12) pukul 18.00 WIB. Hal ini sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada.

Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 dan dipertegas kembali oleh Keputusan KPU No. 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020 diatur bahwa pasangan calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat melalui Sistem Dana Kampanye (Sidakam) Online.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yusuf Kohar yang datang ke Kantor KPU Bandarlampung sekira pukul 21.00 WIB mengaku dokumen masuk sudah diterima pukul 17.40 WIB.

\”Namanya online system kan ada masalah. Diserahkan pada pihak konsultan. Dokumen masuk sudah diterima 17.40 WIB tapi backup datanya baru 18.10 WIB. Kan sistem komputerisasi,\” kata dia.

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah mengatakan pihaknya masih mencari tahu kronologis keterlambatan pelaporan LPPDK.

\”Kalau ketentuannya terlambat itu enggak boleh, dibatalkan. Tapi kan kronologis keterlambatannya harus jelas. Kita akan mencari tahu kronologis kejadiannya seperti apa dalam penguploadan laporan dana kampanye dalam Sidakam,\” ujar Candra.

Komisioner Divisi Hukum KPU Lampung M Tio Aliansyah, yang hadir dalam pertemuan mengatakan, penyerahan LPPDK secara online diatur dalam juknis.

\”Bila terkendala jaringan, maka boleh diserahkan secara manual, hardcopy. Dengan demikian, kita serahkan kesimpulannya kepada KPU Kota,\” singkat Tio.

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi saat dimintai keterangan pada Senin (7/12) dinihari pukul 01.27 WIB mengatakan pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada pasangan calon dan sedang membuat kajian hukum atas keterlambatan pelaporan LPPDK tersebut.

\”Nanti kita konsultasi dengan KPU Provinsi. Ini persoalan serius, kami mempertimbangkan semua aspek; hukum, politik, dan kemaslahatan karena hitungan tahapan tinggal 2 hari. Sementara kita konsentrasi terkait dengan logistik dan pemungutan suara. Kita harus lebih bijak,\” kata Dedy.

Berdasarkan data KPU, dua paslon lainnya, Eva Dwiana-Deddy Amarullah mengunggah LPPDK ke Sidakam pukul 07.19 WIB, sementara Rycko Menoza-Johan Sulaiman pukul 10.17 WIB. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 17:39 WIB

Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan BEM Unila, Tekankan Peran Mahasiswa

Jumat, 3 April 2026 - 20:56 WIB

Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Prioritas 2026

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 19:04 WIB

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Berita Terbaru

Pringsewu

Kejari Pringsewu Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp1,8 Miliar

Senin, 6 Apr 2026 - 19:03 WIB