Bandarlampung (Netizenku.com): Laporan perusakan alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Nomor Urut 2, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, memasuki babak baru.
Penasihat hukum terlapor dalam perkara perusakan APK menemukan indikasi adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyelidikannya.
Juendi Leksa Utama Selaku kuasa hukum dari terlapor mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandarlampung harus diselamatkan dari potensi pelanggaran HAM.
“Sentra Gakkumdu Kota Bandarlampung dalam memintai keterangan klarifikasi belum mendapatkan informasi lengkap perihal dugaan tindak pidana perusakan dan penghilangan APK,\” kata Juendi, Selasa (24/11).
Padahal dalam kenyataannya, lanjut dia, keterangan yang disampaikan oleh klien penasihat hukum melalui rekaman di Sentra Gakkumdu didapatkan tim pelapor dengan cara melawan hukum yaitu adanya dugaan ancaman kekerasan.
\”Di sinilah kami menilai adanya potensi pelanggaran HAM tersebut,\” ujar dia.
Untuk memulihkan dari kekeliruan tersebut, mantan Direktur Advokasi PBHI Provinsi Lampung ini melanjutkan bahwa penasihat hukum para terlapor perusakan APK telah mendampingi terlapor membuat Laporan polisi.
“Karena ada dugaan tindak pidana sehingga kami selaku kuasa hukum mendampingi para terlapor untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan laporan polisi nomor: LP/B/2572/XI/2020/LPG/Resta Balam tertanggal 23 November 2020,” katanya dalam siaran pers.
Juendi Leksa Utama yang juga pernah menjabat sebagai Koordinator Forum Jaringan Perlindungan Saksi dan Korban Provinsi Lampung menerangkan terkait tujuan dari laporan polisi ini
“Bahwa laporan polisi ini agar dijadikan pertimbangan dalam pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu Bandarlampung agar dugaan tindak pidana pemilihan perusakan APK dihentikan demi keadilan dan penghormatan terhadap HAM,” ujar Juendi.
Terakhir, eks Kepala Divisi Advokasi Pilkada Watch Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. (Josua)
