Regulasi Penindakan Lemah, Percuma Lapor Bawaslu?

Redaksi

Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah (kiri) dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kanan) di Hotel Arnes Bandarlampung, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah (kiri) dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kanan) di Hotel Arnes Bandarlampung, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah, menilai peran serta masyarakat penting karena tanggung jawab demokrasi tidak hanya tertumpu pada penyelenggara, KPU dan Bawaslu.

Pengawasan partisipatif masyarakat sipil ini untuk mendorong terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar masyarakat.

“Ini tugas kita bersama bukan hanya peran penyelenggara, demi demokrasi yang lebih baik, pemerintah pilihan masyarakat terbanyak yang sudah difilter oleh penyelenggara,” ujar dia di Bandarlampung, Rabu (20/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga: Pemilu Bukan Hanya Tanggung Jawab Penyelenggara

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D, saat ditemui di Hotel Arnes Bandarlampung mengatakan maraknya pelanggaran tersebut bukan karena kelemahan kebijakan pengawasan oleh Bawaslu.

“Tetapi lebih banyak karena kelemahan regulasi. Misalnya ada aturan yang masih lemah dalam hal pengawasan, contoh kasus politik uang marak karena sulit dideteksi,” ujar dia.

Hertanto menjelaskan kelemahan regulasi terlihat dari sanksi hukum yang masih sangat lunak dan belum mampu menjangkau para pelaku praktik politik uang terutama calon dan tim suksesnya.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 12:42 WIB

Birokrasi Gemuk, Kinerja Kurus: Lampung Barat Terjebak Ilusi Efisiensi

Senin, 20 April 2026 - 11:21 WIB

Lampung Dapat Apa dari MBG?

Minggu, 12 April 2026 - 08:10 WIB

Saat Struktur Lebih Gemuk dari Kinerja: Lampung Barat Butuh Perombakan

Minggu, 5 April 2026 - 19:59 WIB

Iuran KPN Naik, PDAM Mandek, Sampah Membusuk, Warga Lambar Dipaksa Maklum

Kamis, 2 April 2026 - 15:58 WIB

KPN Sai Betik Lampung Barat: Tanpa Rapat, Tanpa Sepakat Iuran Naik Seenaknya

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:23 WIB

Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Jumat, 2 Januari 2026 - 13:09 WIB

“GoodB(a)y” Bibi, Lupakan Mimpi Jadi Raja Bayangan

Jumat, 2 Januari 2026 - 09:04 WIB

Labuhan Jukung Ditinggal Wisatawan, Ada Apa dengan Tata Kelolanya?

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Menara Siger Residence I Mulai Dibangun, 30 Unit Ludes Terjual

Kamis, 23 Apr 2026 - 19:03 WIB