Regulasi Penindakan Lemah, Percuma Lapor Bawaslu?

Redaksi

Rabu, 20 Oktober 2021 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah (kiri) dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kanan) di Hotel Arnes Bandarlampung, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah (kiri) dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar (kanan) di Hotel Arnes Bandarlampung, Rabu (20/10). Foto: Netizenku.com

Ketua Bawaslu Bandarlampung, Candrawansah, menilai peran serta masyarakat penting karena tanggung jawab demokrasi tidak hanya tertumpu pada penyelenggara, KPU dan Bawaslu.

Pengawasan partisipatif masyarakat sipil ini untuk mendorong terpilihnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi terbesar masyarakat.

“Ini tugas kita bersama bukan hanya peran penyelenggara, demi demokrasi yang lebih baik, pemerintah pilihan masyarakat terbanyak yang sudah difilter oleh penyelenggara,” ujar dia di Bandarlampung, Rabu (20/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga: Pemilu Bukan Hanya Tanggung Jawab Penyelenggara

Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Hertanto Ph.D, saat ditemui di Hotel Arnes Bandarlampung mengatakan maraknya pelanggaran tersebut bukan karena kelemahan kebijakan pengawasan oleh Bawaslu.

“Tetapi lebih banyak karena kelemahan regulasi. Misalnya ada aturan yang masih lemah dalam hal pengawasan, contoh kasus politik uang marak karena sulit dideteksi,” ujar dia.

Hertanto menjelaskan kelemahan regulasi terlihat dari sanksi hukum yang masih sangat lunak dan belum mampu menjangkau para pelaku praktik politik uang terutama calon dan tim suksesnya.

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 17:15 WIB

Gubernur Mirza: Pemimpin Harus Pahami Pasal 33 UUD 1945 untuk Sejahterakan Rakyat

Jumat, 11 September 2026 - 19:03 WIB

Pemprov Lampung Bentuk FKLPID, Perkuat Sinergi Dunia Industri dan Pendidikan

Jumat, 11 September 2026 - 19:00 WIB

BULOG Pastikan Bantuan Pangan Beras Menjangkau Masyarakat Lampung Selatan

Jumat, 11 September 2026 - 01:50 WIB

APBD Perubahan 2026 Lampung Difokuskan Perkuat Program Prioritas dan Pertumbuhan Ekonomi

Jumat, 11 September 2026 - 01:48 WIB

Gubernur Mirza Dorong KDMP Pangkas Rantai Distribusi Beras di Lampung

Jumat, 11 September 2026 - 01:45 WIB

Pemprov Lampung Lepas 57 Kafilah MTQ Nasional XXXI ke Jawa Tengah

Jumat, 11 September 2026 - 01:43 WIB

Pemprov Lampung Gelar Salat Istisqa di Tengah Kemarau dan Erupsi Gunung Anak Krakatau

Jumat, 11 September 2026 - 01:28 WIB

Gubernur Lampung Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Lampung

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Sekda Tubaba Tekankan Ketelitian Belanja Hibah dalam Penyusunan APBD 2027

Jumat, 11 Sep 2026 - 20:41 WIB