Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyambut positif rencana pemerintah mengembangkan Trans Sumatra Railways, jaringan kereta api yang akan menghubungkan Bakauheni hingga Aceh. Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, khususnya Lampung.
Lampung (Netizenku.com): Mukhlis mengatakan, rencana yang kembali didorong Presiden Prabowo Subianto layak diapresiasi karena diyakini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di Sumatera.
“Tentu kita sangat mengapresiasi rencana pembangunan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera,” kata Mukhlis, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberadaan jaringan Trans Sumatra Railways akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari memperlancar distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, menarik investasi, hingga mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Ia menilai Lampung akan menjadi salah satu provinsi yang memperoleh manfaat besar karena posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Pengalaman pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, lanjut Mukhlis, telah membuktikan bahwa konektivitas mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Bagi Provinsi Lampung ini tentu sangat bermanfaat. Saat ini saja, dengan adanya jalan tol hingga Palembang dan mudah-mudahan segera tersambung ke Jambi, Lampung sudah merasakan manfaat yang luar biasa, terutama di sektor pariwisata,” ujarnya.
Mukhlis menjelaskan, meningkatnya kunjungan kendaraan dari Sumatera Selatan ke Lampung, terutama pada akhir pekan, menjadi bukti bahwa infrastruktur konektivitas mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya usaha swasta dan pariwisata.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Lampung siap mendukung realisasi proyek tersebut, termasuk apabila pemerintah daerah dilibatkan dalam pelaksanaan kewenangan, seperti proses pembebasan lahan.
“Tentu kita harus mendukung. Kalau memang nanti ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk terkait pembebasan lahan, tentu akan kita dukung,” tegasnya.
Meski demikian, Mukhlis menilai percepatan pembangunan akan lebih efektif apabila pemerintah memaksimalkan jaringan rel yang telah ada dibandingkan membuka jalur baru.
“Kalau untuk mempercepat pelaksanaannya, tentu lebih baik memaksimalkan jalur yang sudah ada sehingga saling tersambung. Kalau membuka jalur baru akan lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelasnya.
Menurut dia, sebagian besar aset jalur kereta api telah dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga potensi kendala pembebasan lahan diperkirakan tidak sebesar proyek infrastruktur lainnya.
Mukhlis juga mengungkapkan hingga kini Komisi IV DPRD Provinsi Lampung belum menerima pembahasan resmi dari PT KAI maupun pemerintah terkait rencana pembangunan Trans Sumatra Railways.
“Belum ada pembahasan dengan Komisi IV. Sejauh ini masih berupa gagasan yang kembali didorong setelah Pak Presiden mencanangkan program tersebut,” ungkapnya.
Selain mendukung proyek tersebut, Mukhlis turut menyoroti tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api di Lampung yang masih terkendala keterbatasan gerbong dan tiket. Ia memastikan Komisi IV akan berkomunikasi dengan PT KAI agar kapasitas angkutan penumpang dapat ditingkatkan.
“Nanti akan kita komunikasikan dengan PT KAI mengenai penambahan gerbong. Memang KAI sebagai BUMN tentu memiliki pertimbangan bisnis dan tingkat keterisian penumpang, tetapi aspirasi masyarakat tetap akan kita sampaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pengembangan Trans Sumatra Railways telah memasuki tahap persiapan. Bersama para pemangku kepentingan, pemerintah saat ini melakukan pembaruan rencana pengembangan jaringan kereta api melalui sejumlah Focus Group Discussion (FGD) sebagai dasar penyusunan feasibility study (FS) yang ditargetkan dimulai pada 2027.
Program tersebut dirancang untuk menghubungkan jaringan kereta api dari Bakauheni hingga Aceh, sekaligus mengintegrasikannya dengan jaringan kereta api di Pulau Jawa dan kawasan Asia Tenggara. (*)
