oleh

Regulasi Penindakan Lemah, Percuma Lapor Bawaslu?

Bandarlampung (Netizenku.com): Bawaslu Kota Bandarlampung menggugah kelompok masyarakat sipil untuk ikut serta mengawasi proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Bawaslu menilai pengawasan partisipatif masyarakat sipil sangat penting karena pelanggaran di pemilu semakin marak terjadi.

Catatan Bawaslu RI pada Pemilu Serentak 2019 lalu menyebutkan terjadi 7.132 pelanggaran terkait pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Pelanggaran itu terdiri dari 343 kasus pelanggaran pidana, 5.167 kasus pelanggaran administratif, 121 kasus pelanggaran kode etik, dan 696 kasus pelanggaran hukum lainnya.

Baca Juga  Panwaslu se-Bandarlampung Satukan Persepsi Tegakkan Prokes Covid-19

Sementara Bawaslu Kota Bandarlampung pada pemilu yang sama mencatat adanya APK liar capres-cawapres dan DPR RI di 678 titik, DPRD Provinsi Lampung 1.670 titik, DPRD Bandarlampung 3.883 titik, dan DPD RI di 226 titik.

Temuan Indonesian Legal Roundtable (ILR) pada Pemilu 2019 menyebutkan 348 kasus putusan pidana Pemilu 2019 dengan putusan berkekuatan hukum tetap naik signifikan 60 persen dibandingkan Pemilu 2014 sebelumnya.

Baca Juga  Sidang TSM Bandarlampung, Pelapor Keberatan Tenaga Ahli Pemkot Jadi Kuasa Hukum Paslon 03

ILR menemukan 20 jenis pelanggaran tindak pidana pemilu yang disidangkan oleh pengadilan. Tindak pidana pemilu paling banyak adalah politik uang dan pelanggaran kampanye.

Komentar