Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja, memaparkan kesiapan Bawaslu dalam menghadapi problematika penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Dalam webinar “Pemilu dan Pemilihan 2024: Problematika dan Solusi Alternatif Penegakan Hukum” yang diadakan Universitas Baturaja, Senin (13/12), Rahmat Bagja mengelompokkan tantangan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke dalam Problem Makro, Problem Teknis, Problem SDM ad hoc.
Problem Makro; adanya ketentuan dalam UU Pemilu/Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.
Problem Teknis; irisan tahapan antara Pemilu dan Pilkada, kesulitan akses jaringan teknologi informasi di berbagai daerah, kendala geografis di daerah terisolir, keterbatasan waktu rekapitulasi penghitungan suara dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).
Problem SDM ad hoc; kualitas rekrutmen SDM ad hoc, kapasitas SDM ad hoc dalam melaksanakan persiapan dan pungut hitung.
“Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu melakukan perbaikan kerangka hukum, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang baik dan asas pemerintahan yang baik,” ujar dia.
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
