PPK Pesawaran Kompak tak Hadiri Rakor DPSHP

Redaksi

Kamis, 12 Juli 2018 - 18:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): Rapat koordinasi (rakor) penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-kabupaten, yang dilakukan di salah satu rumah makan di Pesawaran pada Kamis (12/7), gagal.

Ini lantaran tak satupun anggota PPK yang diundang hadir. Diduga hal ini terjadi lantaran ada dugaan manuver yang sengaja dilakukan pihak tertentu untuk menggagalkan acara. Tempat acara yang digagas oleh sekretaris KPU tersebut dianggap tidak masuk Standar Oprasional (SOP). Dan yang menjadi pertanyaan lagi seperti lima anggota komisoner KPUD juga tak satu pun terlihat diacara.

Namun, meskipun para PPK dan anggota Komisiner KPU tidak hadir, pada acara tersebut Budi Utomo selaku Sekretaris KPUD Pesawaran sangat kecewa dengan ulah para PPK, mengambil alih untuk terus melanjutkan acara rapat koordinasi tersebut dengan peserta seadanya yakni dari beberapa tamu undangan yang ada seperti kabag ops Polres Pesawaran, perwakilan Panwas dan pihak Disdukcapil serta para kasi, staf dan outsourcing secretariat KPU.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Niat kita baik, malah ada elemen yang tidak menghendaki acara ini. Padahal ini menyangkut kepentingan orang banyak. Saya secara lembaga merasa kecewa saya akan selidiki kenapa mereka PPK ini tidak hadir. Apakah ini disengaja dilakukan pihak pihak tertentu karena tempat ini dianggap mereka tidak masuk SOP,\” keluh Budi.

Budi akan melaporkan permasalah ini ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPPU), karena  ada dugaan ini akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menggagalkan acara. \”Kejadian ini akan saya laporkan juga ke pihak bupati dan DKPPU. Karena sudah jelas simbol KPU melayani dan bersih ini kok begini kejadiannya,\” sesalnya.

Dijelaskan dia, untuk tempat yang disediakan pihaknya itu sudah sesuai dengan SOP yang ada. \”Itukan cuma masalah tempat, makan dan minum serta penginapan saja. Jadi saya rasa jika diadakannya di Pesawaran itu tidak masalah,\” ucapnya.

Baca Juga  DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP

Pihaknya juga akan segera menyelidiki mengapa ini terjadi,  dengan segera menerbitkan SPT keseluruh jajarannya agar segera turun ke masing-masing kecamatan yang ada. \”Terkait masalah ini kita akan menyelidikinya dengan turun langsung ke kecamatan. Kenapa mereka gak hadir. Karena kalau ada manuver yang mencoba menggagalkan acara ini saya tidak akan tinggal diam, saya akan minta bantun juga ke polres karena apa yang telah dilakukan mereka ini sama saja ada upaya menggagalkan pemilu dan ada pidananya,\” tegasnya.

Selaku sekretaris, dirinya akan segera mengusulkan pemberhentian kepada PPK lantaran tidak mengindahkan acara tersebut. \”Terkait masalah ini saya akan mengusulkan pemberhentikan kepada PPK karena mereka tidak mengindahkan undangan ini. Dan saya juga akan mengusulkan ke KPU RI bahwa komisioner KPU Pesawaran tidak beres. Karena apa? Ini adalah beban tanggung jawab bersama karena ini adalah Rakoor untuk mengevalasui hasil kinerja pilgub kemarin,\” ungkapnya.

Baca Juga  Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Sementara itu, Ketua KPUD Pesawaran Amin Udin, saat ditanya ketidak hadirannya dalam kegiatan rakor mengaku tidak mengetahui adanya acara tersebut. \”Saya tidak mengetahui adanya acara rakor tersebut. Namun hanya ada laporan saja. Kalau masalah saya tidak datang itu selain banyak acara juga banyak hal beberapa pertimbangan dan kita juga masih proses pencermatan di tingkat bawah,\” ungkapnya.

Diutarakan dia, rakor yang akan dilakukan pihak KPUD tersebut belum dapat dilakukan pada saat ini sebelum ada intruksi dari KPU Provinsi  yang saat ini sedang melakukan rakor di Jakarta.\”Rakor ini akan kita lakukan setelah menunggu pihak-pihak yang berkompenten melakukan rakor di Jakarta dan ada saatnya kita diatur oleh tahapan-tahapan. Kalau undangan itu konstitusional saya pasti datang,\” ucap Amin.

Berita Terkait

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan
Insentif RT di Pesawaran Pakai Dana Desa, AMP Angkat Bicara

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 20:23 WIB

Dari Dapur MBG ke Meja Anak: Siapa yang Kenyang Sebenarnya?

Kamis, 8 Januari 2026 - 15:09 WIB

Wabup Lambar Sidak ASN: Masih Ada yang Bandel, Absen Tanpa Jejak

Rabu, 7 Januari 2026 - 11:42 WIB

Kolaborasi dengan PTN, Jalan Cerdas Parosil Mabsus Membangun Daerah

Selasa, 6 Januari 2026 - 12:05 WIB

Bus DAMRI Akhirnya Masuk Lumbok Seminung, Wisata dan Aktivitas Warga Jadi Makin Gampang

Selasa, 6 Januari 2026 - 07:37 WIB

Sat Intelkam Polres Lampung Barat Gelar Doa Bersama Peringati HUT Intelijen Polri ke-80

Rabu, 31 Desember 2025 - 11:04 WIB

Tak Sekadar Imbauan, Arahan Parosil Mabsus Tumbuh di Polibag ASN

Senin, 29 Desember 2025 - 13:05 WIB

Fraksi ADEM DPRD Lambar Setujui Ranperda Cadangan Pangan Jadi Perda

Sabtu, 27 Desember 2025 - 12:27 WIB

ASN Lampung Barat di Persimpangan 2026

Berita Terbaru

Lainnya

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Rabu, 28 Jan 2026 - 12:29 WIB

Lampung Selatan

Bupati Lamsel Ikuti Workshop Pengelolaan Sampah di Jepang

Rabu, 28 Jan 2026 - 12:27 WIB