Lampung Timur (Netizenku.com): Dalam penyampaian pemandangan Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Lampung Timur (Lamtim) terhadap penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran (LPPA) kabupaten setempat tahun anggaran 2019, rata-rata memberikan apresiasi terkait WTP yang didapat oleh pemerintah kabupaten dari BPK-RI Perwakilan Lampung dan menyoroti besaran Silpa yang masih terlalu besar.
Seperti pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Mohammad Zakwan, yang sangat mengapresiasi pemberian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamtim tahun anggaran 2019 oleh BPK RI.
\”Disamping pemberian WTP tersebut, kami juga menyayangkan terkait Silpa yang masih terlalu besar. Melihat Silpa yang ada sebesar Rp195,58 miliar, maka dengan begitu kami berpandangan masih banyak kegiatan yang tertunda, atau bahkan tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamtim melalui OPD yang ada,\” ujarnya.
Dilanjutkannya, dilihat dari aspek perencanaan, masih banyak kegiatan yang tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan. Ini berarti target yang sudah ditentukan tidak terealisasi. Seharusnya perencanaan program kegiatan harus melalui kajian yang komprehensif tidak perlu lagi alasan kegiatan tidak bisa dilakukan, hanya karena pertimbangan teknis.
Kemudian dari hasil belanja khususnya kegiatan fisik, dari hasil monitoring yang dilakukan, hasilnya masih kurang baik.
\”Oleh sebab itu, kami memberikan masukan agar kedepannya kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan lebih ditingkatkan lagi dalam hal pengawasannya, sehingga hasilnya lebih berkualitas dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,\” ungkapnya.
Begitu juga dengan pemandangan Fraksi PKS, dan PDI Perjuangan, di mana Silpa anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp195,58 miliar masih terlalu besar, dan ini menunjukkan bahwa kinerja OPD perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya.
\”Kalau kita lihat Silpa sesuai catatan BPK RI, tentu saja ini menunjukkan titik lemah kita dalam pembahasan, mengeksekusi, dan menyerap segala nilai asbab besaran anggaran. Besar harapan kedepan, atas capaian opini WTP yang ada, menjadi semangat, barometer kesesuaian antara perencanaan, input, output yang dihasilkan dan kemampuan kita dalam mengelola keuangan daerah, bukan hanya sekedar lembaran-lembaran pengakuan yang diperoleh,\” ujarnya. (Nainggolan/leni)
