BERBAGI

Liwa (Netizenku.com): Kejutan pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Barat periode kedua sejak Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah 12 Desember 2017, hanya terkait tidak dilantiknya Kasat Pol PP; padahal pada seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sangat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperebutkannya.

Sementara enam pejabat yang diambil sumpahnya tidak ada kejutan, karena yang dilantik bupati di aula Kagungan kantor bupati Lampung Barat, Rabu (24/7) sebagai pejabat definitif, semuanya yang selama ini ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt).

Seperti Agus Basmar, Plt Kadis Perkebunan dan Peternakan, Yedi  Ruhyadi Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sugeng Raharjo Plt Kadis Penanaman Modal PTSP, Raswan Plt Kadis Sosial, Ronggur L Tobing Plt Kadis Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dan Yudha Setiawan Plt Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pekon.

Parosil yang melantik langsung keenam pejabat eselon II B tersebut, berharap seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus jemput bola, mencari program ke pusat/kementerian, karena kalau hanya mengandalkan APBD tentu pembangunan akan berjalan lamban.

“Semua yang dilantik masih mudah, tentu sangat energik, untuk itu harus rajin mencari anggaran/program ke pusat, karena sangat banyak program kementerian yang dapat menunjang percepatan pembangunan, jadi jangan hanya mengandalkan APBD,” kata Parosil.

Parosil juga, berharap OPD di Lampung Barat untuk saling mendukung program, karena antara satuan unit kerja berkaitan, jangan ada ego sektoral, karena dalam membangun Lampung Barat harus dilakukan secara bersama-sama.

“Semua pejabat yang dilantik sudah berpengalaman, jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan selama diberikan kepercayaan, dan harapan saya seluruh OPD untuk membangun Lampung Barat secara bersama, tidak ada ego sektoral,” ujarnya.

Kepada Kadis Pemberdayaan Masyarakat Pekon, bupati menekan untuk untuk mengentaskan 19 pekon tertinggal, Kadis Sosial harus memperketat verifikasi penerima PKH sehingga yang dapat betul-betul layak. Kadis Perkebunan dan Peternakan harus membantu petani mencarikan solusi terkait rendahnya harga kopi.

“Saya minta semua kepala OPD harus “Lari”, menyusun program harus terintegrasi antar satuan kerja, jadi cita-cita kita mewujudkan Lampung Barat “Hebat” dengan masyarakat yang sejahtera, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan ingat ini bukan hanya keinginan bupati tetapi keinginan masyarakat Lampung Barat,” jelasnya.

Pada kesempatan yang dihadiri sejumlah pejabat di Lampung Barat, Parosil berpesan, bahwa semua kepala OPD harus optimal dan transparan dalam menggunakan anggaran, disiplin dalam menjalankan tugas, pekak dengan keluhan masyarakat, dan ingat jabatan ini bukan hak ASN.

“Naik pangkat memang hak ASN, tetapi jabatan adalah kepercayaan pimpinan, jadi kepercayaan ini harus dipertanggungjawabkan dengan transparan dalam mengelola anggaran, disiplin dalam bekerja, serta harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan yang sangat penting adalah peka dengan kesusahan masyarakat,” tandas Parosil.

Seperti di ketahui beberapa waktu yang lalu, Pemkab Lampung Barat melalui Panitia Seleksi melakukan lelang jabatan 7 jabatan eselon II B. Pada perkembangannya hanya enam yang sampai final. Karena menurut Sekkab Akmal Abdul Nasir, dari seluruh yang ikut untuk posisi Kasat Pol PP hanya dua peserta yang memenuhi nilai minimal.

“Untuk Kasat Pol PP akan kita lakukan lelang ulang, karena berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi, hanya ada dua yang dapat nilai sesuai standar. Sementara dalam persyaratan yang akan disampaikan panitia seleksi kepada bupati tiga besar,” jelas Akmal. (Iwan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here