LSM Kompak Soali Pembangunan Anjungan Rumah Adat

Redaksi

Minggu, 1 Juli 2018 - 17:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesawaran (Netizenku.com): LSM Kompak Pesawaran mengkritisi pembangunan anjungan Rumah adat Lampung dan rumah adat Bali yang bersumber dari dana APBN tahun 2018 di Museum Transmigrasi Lampung, tepatnya di Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran yang dinilai tidak transparan.

Pasalnya, selain pembangunannya terkesan amburadul dari mulai pelaksaaan pembangunan, seperti papan plang proyek kegiatan meski pekerjaan tersebut sudah hampir selesai. Ini artinya pihak rekanan telah kangkangi Perpres 54 tahun 2010.

\”Kita lihat di sini pembangunan anjungan rumah adat Lampung dan rumah adat Bali di lokasi transmigrasi Lampung yang dikerjakan oleh pihak rekanan diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan terkesan amburadul,\” ungkap Firli, Ketua LSM Kompak Pesawaran, Minggu (1/7).

Baca Juga  DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ditegaskan Firli, apabila pelaksanaan pekerjaan anjungan tersebut tidak memiliki papan plang proyek, terkesan seperti proyek siluman. \”Kita selaku masyarakat tidak tahu bahwa dana tersebut bersumbur dari mana, dan berapa nilai pekerjaannya serta perusahannya apa yang melaksanakan k pun tidak tahu. Halini tentunya melangar peraturan presiden,\” tegasnya.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

Firli menerangkan, dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 70 tahun 2012, Perkerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyeknya.

\”Ini kan gak bener masa Pekerjaan anjungan rumah adat  Lampung dan rumah adat Bali yang sudah hampir jadi, papan plang proyek tidak di pasang. Ini terkesan bahwa pelaksanaan proyek atau rekanan tidak mau di kontrol dan diawasi oleh masyarakat,\” terangnya.

Baca Juga  Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program

Lebih lanjut Firli menjelaskan, dengan tidak dipasangnya papan proyek, sudah melanggar peraturan UU KIP, yang ancaman bagi pejabat yaitu 1 tahun penjara.

\”Seharusnya, sebelum pekerjaan fisik itu dilaksanakan para rekanan harus mematuhi mekanisme pekerjaannya. Saya yakin rekanan udah tahu akan hal itu. Tapi anehnya kok tidak ditaati. Ini malah dianggap sepele,\” sesalnya. (soheh)

Berita Terkait

Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan
Insentif RT di Pesawaran Pakai Dana Desa, AMP Angkat Bicara
Tag :

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 18:48 WIB

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Sabtu, 24 Januari 2026 - 10:35 WIB

Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik” ITKP 2025

Minggu, 18 Januari 2026 - 13:36 WIB

Tindak Lanjut Pengawasan Tuntas, Pemkab Lamsel Tuai Apresiasi

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:42 WIB

Bupati Egi Resmikan Jalan Kota Baru–Sinar Rejeki

Kamis, 8 Januari 2026 - 08:58 WIB

Kapolres Lamsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:26 WIB

Unik, Pelantikan Pejabat Eselon II Lampung Selatan Digelar di Ruang Terbuka

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:19 WIB

Polres Lampung Selatan Siap Amankan Konferkab IX PWI

Senin, 5 Januari 2026 - 13:01 WIB

Pemkab Lamsel Tegaskan TPG ASN ke-13 Cair Januari 2026

Berita Terbaru

Lampung Barat

Bambang Kusmanto Tinjau Pos Damkar Balik Bukit

Selasa, 27 Jan 2026 - 22:21 WIB

Lampung

DPRD Lampung Pastikan Tak Ada Irigasi Baru Tahun 2026

Selasa, 27 Jan 2026 - 15:03 WIB

Lampung

Inflasi Lampung Terkendali, Pemprov Waspadai Harga Pangan

Selasa, 27 Jan 2026 - 14:19 WIB