Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032. Persiapan tersebut dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) melalui diskusi intensif dengan Tim Visitasi dan Verifikasi KONI Pusat di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (15/4/2026).
Lampung (Netizenku.com): Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan daerah, mulai dari infrastruktur, pembinaan atlet, hingga potensi dampak ekonomi.
Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan (TPP) KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan Pemprov Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemprov Lampung sudah menunjukkan langkah yang progresif dalam mendorong percepatan persiapan sebagai tuan rumah PON 2032,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kepastian pembagian venue cabang olahraga antara Lampung dan Provinsi Banten sebagai mitra tuan rumah.
“Kepastian pembagian venue, termasuk cabang olahraga di bawah FASI dan angkat berat, harus segera dituntaskan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan berbagai aspek teknis, termasuk rencana pembangunan sport center sebagai infrastruktur utama.
“Pembangunan sport center menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga di Lampung,” ujar Marindo.
Selain infrastruktur, peningkatan prestasi atlet juga menjadi perhatian utama. Pembinaan akan dilakukan secara berkelanjutan sejak usia dini guna menciptakan atlet yang kompetitif.
“Pembinaan atlet harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu melahirkan kontingen yang tangguh di tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada penyelenggaraan, Pemprov Lampung juga melihat PON sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui pengembangan industri olahraga.
“PON harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas dengan melibatkan UMKM, sektor kuliner, dan perhotelan,” jelasnya.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan optimal, Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“Kami akan memperkuat pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian agar seluruh tahapan berjalan sesuai koridor hukum,” pungkasnya.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Lampung optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagai tuan rumah PON XXIII 2032, sekaligus meninggalkan warisan pembangunan olahraga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
