KPPBM Minta Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 Dicabut

Luki Pratama

Kamis, 20 Juni 2024 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KPPBM Lamteng Timur ketika mengabadikan momen. Foto: Kiriman WA Cristin.

KPPBM Lamteng Timur ketika mengabadikan momen. Foto: Kiriman WA Cristin.

Bandarlampung (Netizenku.com): Kelompok Perempuan Peduli Buruh Migran (KPPBM) Lampung Timur, Sugiarti, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencabut Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Buruh Migran di Kawasan Timur Tengah.

Kepmenaker ini mengatur tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Buruh Migran di Kawasan Timur Tengah.

Menurut Sugiarti, kebijakan tersebut tidak efektif dan justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Dari perspektif perempuan, moratorium ini berimbas terhadap banyaknya pengiriman pekerja migran secara unprosedural.

“Di kawasan Timur Tengah, banyak terjadi kasus pekerja migran yang berangkat menggunakan visa turis yang hanya berlaku tiga bulan. Sehingga mereka rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Pantau Pasar Tradisional

Data dari BP2MI mencatat bahwa dari tahun 2020 hingga 25 Januari 2024, lebih dari 2.300 pekerja migran Indonesia kembali ke tanah air dalam kondisi meninggal dunia.

Angka yang memprihatinkan ini menunjukkan tingginya risiko kekerasan dan perdagangan manusia (TPPO) yang dihadapi oleh pekerja migran, terutama perempuan yang bekerja di sektor domestik.

Baca Juga  Balam Mendominasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lampung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) mendefinisikan pekerja migran sebagai setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima upah.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem migrasi yang aman belum diterapkan dengan baik, dan banyak regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan gender.

Sugiarti menyoroti moratorium ini malah meningkatkan angka pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

“Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 terlihat pragmatis karena pemerintah seolah menghindari tanggung jawab terhadap nasib pekerja migran. Terutama perempuan,” tambahnya.

Baca Juga  Menko PMK Pantau Kebutuhan Oksigen RS di Lampung

Oleh karena itu, tegas dia, pemerintah harus segera mencabut Kepmenaker ini dan berfokus pada strategi penempatan yang lebih aman dan sistematis.

Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun sistem perlindungan yang lebih terpadu dan efektif untuk pekerja migran. Mulai dari tahap pra pemberangkatan, pemberangkatan, hingga kepulangan.

“Kerjasama bilateral dengan negara penerima harus ditingkatkan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia,” tegasnya. (Luki) 

 

Berita Terkait

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB
Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren
Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung
Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?
Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara
Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung
Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:22 WIB

Tradisi Seharga Nyawa

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:14 WIB

Tukang Fotokopi Pun Tahu Itu

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:12 WIB

Jiwa Binatangnya Tertinggal

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:50 WIB

Kala Timnas Pusat Singkirkan Saudara Muslim

Selasa, 2 Juli 2024 - 18:36 WIB

Masih Belum Puas Dijajah Selama 350 Tahun?

Minggu, 30 Juni 2024 - 15:21 WIB

Jurnalisme di Persimpangan

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | Senin, 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 02:48 WIB

Politik

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA

Minggu, 14 Jul 2024 - 19:11 WIB

Sekretaris Disdkbud Lampung, Tommy Efra Hamdarta. (Foto: Ist)

Lampung

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Jul 2024 - 17:06 WIB

Polres Lamteng meningkatkan kegiatan preventif seperti Patroli KRYD di lokasi yang dianggap rawan aksi kriminalitas, Minggu (14/7/2024). (Asep/NK)

Lampung Tengah

Cegah Kejahatan Jalanan, Patroli KRYD Polres Lamteng Ditingkatkan

Minggu, 14 Jul 2024 - 16:49 WIB