Kelurahan Karang Maritim Dideklarasikan Sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif

Luki Pratama

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bandarlampung, Muhamad Muhyi, ketika menandatangani kesepakatan deklarasi kampung pengawasan. (Foto: Luki)

Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bandarlampung, Muhamad Muhyi, ketika menandatangani kesepakatan deklarasi kampung pengawasan. (Foto: Luki)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung menetapkan Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, sebagai kampung pengawasan partisipatif untuk Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Bandarlampung (Netizenku.com): KETUA Bawaslu Kota Bandarlampung, Apriliwanda, menjelaskan keputusan memilih Kelurahan Karang Maritim didasarkan pada tingkat kerentanan wilayah tersebut terhadap pelanggaran pemilu.

“Keputusan menentukan kelurahan ini sebagai kampung pengawasan partisipatif karena wilayah ini rentan money politik, isu sara, hoaks, dan sejumlah kerawanan lainnya,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan pada acara deklarasi kampung pengawasan partisipatif, Minggu (7/7).

Apriliwanda berharap, dengan pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini, potensi pelanggaran di daerah tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, Bawaslu Bandarlampung juga membentuk 100-120 pengawas partisipatif yang akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu di tingkat lokal.

Baca Juga  Lampung Sukses Tanam Ribuan Bibit Alpukat dan Durian Unggul

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam mendukung Pilkada yang sukses dan menghasilkan pemimpin yang baik.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh bantuan stakeholder terkait agar pemilu berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang baik dalam Pilkada,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Lampung, Imam Bukhari, menambahkan kampung pengawasan partisipatif ini tersebar di lima belas kabupaten/kota se-Lampung.

Baca Juga  Taruna Taruni Akpol Mendunia, Sabet Medali Emas Inovasi Detektor Longsor

“Di Lampung total masing-masing tiap kabupaten/kota satu lokasi, jadi total lima belas lokasi,” ujar Imam ketika diwawancarai awak media.

Menurutnya tujuan dari kampung pengawasan partisipatif adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi tahapan pilkada. Hal ini penting mengingat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di jajaran Bawaslu.

“Kita menyadari betul SDM secara kuantitas tidak ideal untuk mengawasi semua tahapan, sehingga kita mencoba membentuk locus untuk dijadikan wilayah pengawasan partisipatif. Outputnya yang kita harapkan akan menularkan ke wilayah masing-masing,” tambahnya.

Imam menjelaskan, suatu wilayah dapat menjadi kampung pengawasan partisipatif melalui beberapa indikator utama, khususnya pengalaman pada pemilu sebelumnya. Indikator tersebut meliputi wilayah yang secara geografis jauh dari kota, memiliki potensi konflik politik uang, isu sara, dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).

Baca Juga  BPSDMI Dorong Pendidikan Vokasi, SMK SMTI Balam: 86 Persen Lulusan Sudah Kerja

Untuk mensukseskan pengawasan partisipatif, ia menyebutkan pendekatan yang dilakukan harus berlandaskan pada tiga aspek utama yakni etika, estetika, dan sainstika.

“Etika itu artinya kita harus sopan santun sehingga masyarakat bisa respek dengan jajaran anggota Bawaslu. Estetika adalah keindahan kata-kata dan pakaian yang sesuai dengan kaidah kesopanan. Sedangkan sainstika harus sesuai dengan aturan regulasi atau ilmu pengetahuan,” tutupnya. (Luki) 

Berita Terkait

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB
Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren
Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung
Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?
Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara
Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung
Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juli 2024 - 11:35 WIB

PSHT Lambar Mengesahkan 837 Warga Baru Angkatan 39

Jumat, 12 Juli 2024 - 18:42 WIB

Jokowi dan Mukhlis Sejalan Kembangkan Produktifitas dan Kualitas Kopi

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:20 WIB

Jokowi Obati Kerinduan Masyarakat Lambar ke Presiden Setelah 30 Tahun

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:03 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:25 WIB

Mukhlis Basri Apresiasi Wacana Kedatangan Jokowi ke Lambar

Selasa, 9 Juli 2024 - 18:04 WIB

Kebun Kopi Terbaik Lampung Barat Akan Ditunjukkan Kepada Jokowi

Senin, 8 Juli 2024 - 16:09 WIB

Jumat, Presiden RI Diagendakan Kunjungi Lambar

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:13 WIB

Ketua TPHD Lambar Kabarkan Kondisi Jamaah di Mekah

Berita Terbaru

Politik

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA

Minggu, 14 Jul 2024 - 19:11 WIB

Sekretaris Disdkbud Lampung, Tommy Efra Hamdarta. (Foto: Ist)

Lampung

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Jul 2024 - 17:06 WIB

Polres Lamteng meningkatkan kegiatan preventif seperti Patroli KRYD di lokasi yang dianggap rawan aksi kriminalitas, Minggu (14/7/2024). (Asep/NK)

Lampung Tengah

Cegah Kejahatan Jalanan, Patroli KRYD Polres Lamteng Ditingkatkan

Minggu, 14 Jul 2024 - 16:49 WIB