FMPB Pesawaran Endus Dugaan Korupsi BKAD

Leni Marlina

Kamis, 25 Juli 2024 - 13:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Harian Forum Masyakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Safrudin Tanjung. (Ist/NK)

Ketua Harian Forum Masyakat Pesawaran Bersatu (FMPB), Safrudin Tanjung. (Ist/NK)

Pesawaran (Netizenku.com): Forum Masyakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran endus adanya dugaan korupsi, pada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa tahun 2023 oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Kecamatan Gedongtataan, Waylima dan Tegineneng.

Indikasi korupsi ini terbongkar dari kegiatan yang dilakukan di Hotel Asoka Luxuri selama dua hari dari tanggal 14-16 Desember tahun 2023 itu, diketahui dari SPJ yang dilaporkan selain banyak yang di markup juga ada indikasi beberapa aktivitas yang fiktif.

“Kegiatan yang dimotori BKAD ini jelas jadi ajang bancakan para panitia BKAD dengan mencari keuntungan bermodus pelatihan,” ungkap Ketua Harian FMPB, Safrudin Tanjung, Kamis (25/7/2024).

Baca Juga  Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan Tanjung dari kegiatan yang dilakukan dari kita untuk kita ini, tejadi markup anggaran sewa hotel, pembelian kaos, dan honor peserta dan fiktif pada pembelian tas dan modul peserta.

“Kita lihat di pelaporan SPJ, itu tidak masuk akal masa iya anggaran untuk sewa kamar di Hotel Asoka Luxuri dengan paket fullboard meeting selama dua hari untuk 92 peserta, mengabiskan anggaran sebesar Rp Rp115.200.000 dan untuk seragam peserta sebesar Rp13.800.000. Sedangkan kita tahu dan kita sudah cek untuk sewa hotel dan harga kaos itu tidak mungkin menghabiskan anggaran sebesar itu,” jelas Tanjung.

Baca Juga  Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I

Yang parahnya lagi ungkap Tanjung, untuk kegiatan pembelian modul dan pembelian tas peserta. Meskipun dianggarkan, namun para peserta mengaku tidak pernah menerimanya.

“Untuk transpot saja itu BKAD menganggarkan Rp250.000 per orang, akan tetapi para peserta hanya menerima Rp150.000, sedangkan untuk pembelian modul yang kita tahu di SPJ tertera Rp13.125.000 dan pembelian tas peserta sebasar Rp13.800.00, itu mereka para peserta tidak pernah menerimanya. Artinya diduga anggaran itu fiktif,” ungkap Tanjung.

Baca Juga  PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan

Maka untuk itu, karena ini menyangkut penggunaan uang negara, tegas Tanjung, terkait persoalan ini pihaknya akan segera melaporkannya ke pihak Aparat Penegak Hukum.

“Ini kita lihat sudah ada indikasi korupsi. Maka kita (FMPB), dalam waktu dekat ini akan melaporkan ke APH dengan harapan dapat ditindak lanjuti,” ucapnya. (Soheh)

Berita Terkait

Viral Pelanggaran Etik, NasDem Pesawaran Beri Kesempatan Terakhir untuk TM
Dua Siswa di Pesawaran Dihentikan MBG Usai Orang Tua Kritik Program
Konflik Agraria Way Lima Memanas, Masyarakat Adat Tantang PTPN I
Diduga Bermasalah, FOKAL Soroti Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung
PPL bersama Petani Desa Bernung Rayakan Swasembada Pangan
DPRD Pesawaran Pertanyakan Kejelasan Status KMP
DPRD Pesawaran Tolak Pemanfaatan Lahan Sekolah untuk Program KMP
DPD NasDem Pesawaran Rayakan HUT ke-14 dengan Semangat Kebersamaan

Berita Terkait

Sabtu, 14 Februari 2026 - 13:39 WIB

Lewat Mini Soccer, Pemprov Lampung dan Jurnalis Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:51 WIB

Pemprov Lampung Tebar 50 Ribu Benih Ikan dan Bersih Bersih di PKOR Way Halim

Kamis, 12 Februari 2026 - 18:38 WIB

Wakil Gubernur Lampung Resmikan Penerbangan Internasional Lampung–Kuala Lumpur

Rabu, 11 Februari 2026 - 17:00 WIB

DPRD Lampung Dorong Keberlanjutan Rute Internasional Lampung–Malaysia

Selasa, 10 Februari 2026 - 23:27 WIB

Gubernur Mirza Pimpin HLM TPID Jaga Stabilitas Harga Jelang Ramadhan

Selasa, 10 Februari 2026 - 15:59 WIB

Kostiana Dorong Digitalisasi UMKM di Peringatan HUT ke-51 IWAPI Lampung

Selasa, 10 Februari 2026 - 13:20 WIB

Yusnadi, Jembatan Kali Pasir Segera Dibangun, Ada Solusi Sementara

Senin, 9 Februari 2026 - 23:55 WIB

Pemprov Lampung Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman RI

Berita Terbaru