Di tengah napas yang kian pendek akibat tekanan ekonomi yang tak kunjung reda, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat justru terlihat seperti kehabisan oksigen gagasan.
Lampung Barat (Netizenku.com): Bukannya melahirkan ide-ide segar yang bisa menjadi jalan keluar, yang tampak justru rutinitas lama yang dibungkus seolah-olah sebagai langkah efisiensi. Padahal, publik tidak butuh kosmetik kebijakan—yang dibutuhkan adalah keberanian berpikir dan bertindak.
Kabinet yang seharusnya menjadi “dapur strategi” bagi bupati dan wakil bupati, nyatanya lebih sering tampil sebagai pelengkap administrasi ketimbang motor penggerak perubahan. Pertanyaannya sederhana: di mana letak kecerdasan kolektif itu ketika daerah sedang benar-benar butuh solusi? Atau jangan-jangan, yang selama ini disebut “kabinet” hanya sekadar kumpulan jabatan tanpa daya dobrak?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Efisiensi yang dilakukan hari ini terasa seperti memilih jalan paling mudah: memotong TPP ASN. Sebuah kebijakan yang praktis, tapi miskin visi. Sebab efisiensi sejati bukan soal memangkas yang terlihat, melainkan merapikan yang tidak berguna. Jika akar persoalan ada pada struktur yang gemuk namun tidak produktif, maka yang perlu dipangkas adalah struktur itu sendiri—bukan sekadar tunjangan pegawai.
Sudah saatnya bupati meninjau ulang keberadaan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih banyak menjadi beban ketimbang memberi dampak nyata. Ambil contoh Dinas Pendapatan Daerah. Sejak berdiri sendiri, apa lompatan signifikan yang berhasil dicapai dalam peningkatan PAD? Jika hasilnya tak jauh berbeda dibanding saat masih menyatu dengan Dinas Keuangan dan Aset, maka publik berhak bertanya: untuk apa dipisah?
Begitu juga dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Di tengah kebutuhan lapangan kerja yang semakin mendesak, dinas ini seharusnya menjadi ujung tombak. Namun realitanya, geliat industri nyaris tak terdengar, dan peluang kerja baru tak kunjung terasa. Lalu, di mana peran strategisnya? Jangan sampai dinas ini hanya hidup di atas kertas, tanpa jejak nyata di lapangan.
Yang tak kalah menarik untuk disorot adalah keberadaan tiga staf ahli bupati. Jabatan yang secara konsep seharusnya menjadi “otak tambahan” bagi kepala daerah, justru terkesan kehilangan fungsi. Selama ini, publik lebih sering melihat mereka membacakan sambutan dalam acara seremonial ketimbang melahirkan gagasan besar untuk kemajuan daerah. Jika kontribusinya sebatas itu, wajar bila muncul pertanyaan: apakah jabatan ini benar-benar dibutuhkan, atau sekadar formalitas birokrasi?
Belum lagi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Nama yang terdengar canggih, tapi gaung inovasinya nyaris tak terdengar. Riset seharusnya menjadi fondasi kebijakan berbasis data dan analisis, bukan sekadar label institusi. Jika tidak ada hasil riset yang pernah dipublikasikan atau inovasi yang benar-benar dirasakan, maka keberadaannya patut dievaluasi secara serius. Jangan sampai “riset” hanya menjadi jargon tanpa isi.
Kondisi ini menunjukkan satu hal: Lampung Barat tidak kekurangan struktur, tapi kekurangan fungsi. Terlalu banyak unit kerja yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas, sehingga energi birokrasi habis untuk mengurus dirinya sendiri, bukan melayani masyarakat.
Karena itu, restrukturisasi OPD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Perampingan harus dilakukan secara berani dan terukur, termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah yang masih menyimpan banyak potensi untuk disederhanakan. Prinsipnya sederhana: ramping, tapi padat dan berbobot. Sedikit, tapi efektif.
Pada akhirnya, publik tidak peduli berapa banyak dinas yang dimiliki daerah. Yang mereka butuhkan adalah hasil nyata: peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja, dan pelayanan yang lebih baik. Jika itu tidak bisa diwujudkan dengan struktur yang ada sekarang, maka perubahan bukan hanya perlu—tapi mendesak. (*)
