Mosi Tidak Percaya Ketua DPRD Tubaba Berimbas Batalnya Rapat Paripurna

Redaksi

Kamis, 28 Juli 2022 - 19:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Mosi tidak percaya sejumlah anggota DPRD Tulangbawang Barat (Tubaba) kepada Ketua DPRD masih berlanjut. Hari ini, Kamis (28/7) Rapat Paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Tubaba tahun anggaran 2023 batal digelar dan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Penundaan tersebut lantaran para anggota DPRD Tubaba yang hadir dalam ruang rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ponco Nugroho hanya berjumlah 13 orang dari 30 anggota DPRD Tubaba sehingga tidak kuorum. Padahal, sebelum paripurna digelar sejumlah anggota dewan yakni Yantoni, Arya Saputra, Redi Setiawan, Sudirwan, Sobri, Eka Setiawati, Roni, dan Novi Linda sempat terlihat di gedung DPRD.

Rapat paripurna yang dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB molor hingga pukul 12.00 WIB. Bahkan, rapat tersebut sempat diskor hingga dua kali. Lantaran jumlah anggota dewan dalam ruang paripurna tidak bertambah maka rapat paripurna ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan sampai dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah.

Baca Juga  Wabup Tubaba Ikuti Bimtek ASWAKADA 2026, Perkuat Sinergi Daerah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Rapat paripurna ditunda sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan, atau sampai dengan dirapatkan dan dijadwalkan kembali oleh Badan Musyawarah,” ungkap Ponco Nugroho saat memimpin rapat.

Dilain pihak, Ketua Fraksi Gerindra Yantoni mengungkapkan kepada wartawan bahwa para anggota dewan tidak akan hadir dalam rapat paripurna selama rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponco Nugroho.

“Tadi kami hadir di gedung dewan, karena Ponco memaksakan kehendak memimpin rapat, dan kami komitmen dengan mosi tidak percaya dengan kinerjanya, maka kami tidak hadir dalam rapat paripurna,” ungkap Yantoni melalui sambungan ponselnya.

Menurutnya tidak kuorumnya rapat paripurna tersebut bukan sepenuhnya kesalahan anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, tapi karena Ponco Nugroho memaksakan kehendak.

“Kami siap hadir jika rapat dipimpin oleh unsur pimpinan lain, Ponco jangan paksakan kehendak berikan kepada pimpinan yang lain,” tukasnya.

Menanggapi pernyataan sejumlah anggota dewan yang mengaitkan tidak kuorumnya rapat lantaran mosi tidak percaya, Ketua DPRD Tubaba Ponco Nugroho mengatakan terkait kuorum dan tidak kuorum rapat paripurna kemungkinan ini dinamika politik. Artinya DPRD masih mempunyai waktu untuk membahas KUA-PPAS APBD tahun 2023 pada waktu mendatang.

Baca Juga  Tubaba Q Sehat, Jemput Bola Layanan Kesehatan Gratis di 16 Titik

Para anggota DPRD yang tidak hadir dalam rapat paripurna, lanjut dia, pasti mempunyai alasan. Jika dikaitkan dengan rapat yang langsung dipimpinnya, pihaknya juga mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan.

“Kami melaksanakan tugas dan fungsi saya, dan kita masing-masing anggota dewan punya hak. Kawan mau bicara apa, tapi fungsi dan tugas saya sebagai Ketua DPRD,” kata Ponco.

Keluar dari ruang rapat paripurna, Penjabat Bupati Tubaba Dr Zaidirina dikonfirmasi terkait tanggapan tidak kuorumnya rapat lantaran mosi tidak percaya, pihaknya melihat tidak seperti itu. Sementara, soal pembahasan KUA-PPAS APBD Tubaba tahun 2023 tertunda hari ini, dinilainya pembahasan tersebut masih mempunyai waktu yang panjang dan belum mendesak.

“Pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 masih punya waktu yang panjang dan belum mendesak,” kata dia.

Baca Juga  Mirza Irawan Dwi Atmaja Resmi Pindah ke Pemprov Lampung

Soal ketidak hadiran sejumlah anggota DPRD sehingga tidak kuorum, Zairidina mengatakan tujuan paling penting itu apa, pasti untuk pembangunan di Tubaba, pemulihan ekonomi pasca Pandemi, dan untuk kemaslahatan masyarakat.

“Jadi kami harapkan kepada para anggota dewan berpikirnya kesitu, bahwa ini kewajiban kita, ini tugas kita yang harus kita laksanakan,” harap Zaidirina.

Soal mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, kata dia, secara formal pihaknya tidak ada kewenangannya karena ini masalah internal dewan, akan tetapi secara non formal pihaknya akan berupaya bagaimana mengupayakan duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Tetapi yang paling penting itu, kita kembali ke tujuan awal bahwa kita menunaikan kewajiban, kewajiban kepada masyarakat Kabupaten Tulangbawang Barat,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut selain dihadiri langsung Pj Bupati, juga dihadiri Waka I DPRD Busroni, Waka II S Joko Kuncoro, Kapolres Tubaba AKBP Sunhot P Silalahi, Sekdakab Tubaba Novriwan Jaya, unsur Forkopimda, kepala OPD, para camat, dan aparatur tiyuh melalui virtual zoom. (Arie/Leni)

Berita Terkait

Tubaba Usulkan Sekolah Nasional Terintegrasi, Siapkan Kawasan Pendidikan Bertaraf Internasional
Tubaba Siapkan Tim Lintas Sektor untuk Awasi Aktivitas Usaha
Tulang Bawang Barat Targetkan Siltap Aparatur Tiyuh Dibayar Sebelum Iduladha
Program Tubaba Berkurban 2026 Himpun 7 Sapi dan 477 Kambing
Wabup Tubaba Gotong Royong Perbaiki Jalan Bersama Warga
Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba
Wabup Nadirsyah Lantik 30 Pejabat Tubaba, Tekankan Capaian Target Program.
Tubaba Q Sehat, Jemput Bola Layanan Kesehatan Gratis di 16 Titik

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:04 WIB

Polres Pringsewu Gagalkan Tawuran Remaja, Tiga Pelaku dan Celurit Diamankan

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:01 WIB

Wabup Pringsewu Buka Penyaluran Bantuan Pangan 2026 di Pardasuka

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:03 WIB

Pemkab Pringsewu Apresiasi Perbaikan Jalan Provinsi oleh Pemprov Lampung

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:58 WIB

LSM Trinusa Unras di DPRD dan Kejari Pringsewu, Polisi Fasilitasi Dialog

Rabu, 20 Mei 2026 - 23:26 WIB

Bupati Pringsewu Salurkan Bantuan Pangan untuk 693 KPM Rejosari

Selasa, 19 Mei 2026 - 10:52 WIB

Bupati Pringsewu Dukung Polda Lampung Tindak Tegas Pelaku Begal

Senin, 18 Mei 2026 - 13:44 WIB

Bupati Pringsewu Resmikan SDN 1 Gunungraya Jadi Sekolah Definitif

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:20 WIB

Bupati Pringsewu Dorong Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Perpajakan Daerah

Berita Terbaru

Terindikasi banyak melenceng dari juknis, KPK “pelototi” program MBG. (Ilustrasi: Netizenku)

Celoteh

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

Lampung

DPRD Lampung Kritik Tajam LKPJ Pemprov 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 21:49 WIB

Lampung Barat

Siswi SMAN 1 Liwa Raih Beasiswa Kedokteran Gigi Unsyiah

Senin, 25 Mei 2026 - 21:34 WIB