Bandarlampung (Netizenku.com): Jelang Pilgub Lampung Juni mendatang, empat pasang calon yang akan bertarung makin tebar pesona kepada masyarakat hingga seluruh penjuru Lampung. Mereka menebar janji dan visi misi melalui sosialisasi, dengan satu harapan, 6 juta pemilih kagum dan \’termakan\’ janji, serta ikhlas untuk memilih pada hari pencoblosan nanti.
Begitu pun dengan mesin partai pengusung masing-masing paslon yang makin tancap gas bergerak, mengingat waktu sosialisasi kurang dari tiga bulan ke depan.
Namun mirisnya, tak sedikit dari paslon atau mesin partai yang diduga melakukan money politik demi memuluskan langkah menjadi penguasa di Lampung. Hal ini sangat memungkinkan terjadi mengingat Lampung, menurut Komisioner Bawaslu Lampung, Iskardo P Panggar, merupakan wilayah yang marak dengan politik uang. Sebab tak dipungkiri, masyarakat Lampung masih cukup pragmatis, sehingga slogan \’enek duite, aku nyoblos\’ menjadi slogan lima tahunan masyarakat Lampung. Miris..
Namun, kita juga mengakui, merubah paradigma seperti di atas sangat sulit dilakukan, terlebih dengan adanya \’serangan fajar\’. Ya, masyarakat Lampung tentunya cukup gembira dengan \’hadiah\’ cepek ataupun nopek ribu yang dibagikan paslon jelang detik-detik pencoblosan. Sebab, mereka berfikir, mendapat uang Rp100 ribu sampai Rp200 ribu sehari, cukup untuk kebutuhan 2-3 hari.
Padahal, secara rasional, duit Rp100-200 ribu belum tentu merubah nasib mereka ke depan, jika memilih pemimpin yang salah. Tentunya, penyesalan yang akan terjadi. Namun hiraukan itu, karena (mungkin) mereka tak berfikir.
Menanggapi pesoalan ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan uang yang diberikan pasang calon untuk dipilih. Bahkan, Agus menegaskan untuk memilih calon pemimpin yang tidak mengiming-imingi uang.
\”Tiap pemilihan langsung seperti Pilkada saya selalu tekankan, jangan pernah memilih pemimpin yang memberikan uang, tetapi lebih ke program dan latar belakang si paslon,\” tegas Agus, saat penandatanganan pakta integritas komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi, di Balai Keratun, Rabu (11/4).
Hal ini tentunya bukan hanya ditekankan kepada masyarakat, melainkan juga pasang calon yang akan bertarung. Sebab, pemimpin yang terpilih karena uang, tak dipungkiri ke depan bakal melakukan korupsi. Ujung-ujungnya, ya ke KPK.
Menarik jika hal tersebut kita kaitkan dengan jargon empat pasang calon yang akan bertarung. Masyarakat tentunya bisa menilai, pemimpin mana yang memanfaatkan pragmatis masyarakat, dan mana yang benar-benar sosialisasi lewat program dan kerja nyata (tanpa iming-iming). (Rio/Aby)
