Bandarlampung (Netizenku.com): Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr Yusdianto SH MH, mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tengah pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu.
\”Pengawas dihadapkan dengan situasi kekhawatiran, ancaman, dan pelik, apalagi kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Ini sejarah baru, tantangan baru, cerita baru, bagi kita ke depan,\” kata Yusdianto, saat mengisi acara Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu bersama jajaran Panwaslu Kecamatan Bawaslu Bandarlampung, di Hotel Bukit Randu, Kamis (17/9).
\”Pengawasan membutuhkan kepercayaan yang tinggi, dan diharapkan bisa berjalan secara efektif, efisien, sesuai aturan perundang-undangan pilkada,\” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya, Yusdianto mengatakan Bawaslu bertugas mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan (pusat-daerah) secara fair, demokratis, dan legitimate.
Kemudian mendorong tumbuh dan menguatnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dalam menjembatani proses transisi kekuasaan.
Dan terlaksananya demokrasi yang prosedural dan substansial.
\”Hal ini sesuai fungsi Bawaslu menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, pencegahan dan penindakan,\” kata dia.
Pengawas pemilu di kabupaten/kota memiliki kewenangan normatif dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan.
Di antaranya; menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
Mengawasi tindak lanjut rekomendasi tentang pengenaan sanksi administrasi, serta mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan.
Yusdianto juga memetakan potensi masalah di Pilkada Bandarlampung di antaranya; perseteruan antara pendukung calon, dukungan ganda dari parpol pengusung, netralitas ASN dan penyelenggara, kampanye hitam, politik uang dan sembako, DPT ganda, keterlibatan korporasi, calon independen yang tidak lolos.
Kemudian pelanggaran kode etik, dan masalah logistik pemilu.
\”Tepat waktu, kualitas, spesifikasi, dan sasaran,\” lanjutnya.
Untuk mengatasi potensi konflik tersebut, Yusdianto, mengatakan Bawaslu perlu membuat model pencegahan partisipatif dengan membentuk posko, peresmian, membuat atribut, melakukan sosialisasi, dan patroli pengawasan.
Namun pelaksanaan pilkada di tengah pandemik memunculkan tantangan bagi penyelenggara seperti fluktuasi kasus terkonfirmasi Covid-19, terbatasnya anggaran sementara kebutuhan meningkat.
Lalu terhambatnya koordinasi antara pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat sipil.
Kemudian ketersediaan infrastruktur pilkada saat pandemik, kapasitas petugas yang tidak merata, memastikan data pemilih, baik DPT maupun DPS, serta mengatur lalu lintas kampanye.
\”Rakor ini menjadi penting untuk menyampaikan pesan bahwa pengawas pemilu mampu menjawab pelaksanaan pilkada tidak akan menciptakan kluster baru,\” pungkas dia. (Josua)
