Tuntut Pembatalan Arinal-Nunik, KRLUPB Duduki Kantor Bawaslu RI

Redaksi

Senin, 2 Juli 2018 - 14:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melakukan aksi dan long march dari patung kuda Monumen Nasional (Monas) menuju kantor Bawaslu RI dan KPK.

Kedatangan mereka ke Jakarta, menuntut pembatalan pencalonan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim karena dugaan politik uang.

Koordinator KRLUPB, Rachmad Husein DC mengatakan, ada tiga poin dari aksi ini. Pertama, Bawaslu RI harus menggugurkan pasangan nomor urut tiga. Karena telah melakukan terstruktur, sistematis, dan masif. ”Kondisi ini dibiarkan begitu saja sebelum 27 Juni hari H pencoblosan,” ujar Husein.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bawaslu, kata dia, jangan sampai terjebak dalam satu per satu kasus. ”Akan absurd jadinya jika kita terlena pada satu sisi,” timpalnya.

Poin kedua, lanjut Husein, laporan dana kampanye Arinal-Nunik memunculkan keanehan. Dana yang dilaporkan KPU Lampung hanya Rp9 miliar. ”Anda bisa bayangkan, berjuta-juta kaleng susu dibagikan. Wayangan di berbagai lokasi, artis ibukota, bahkan setiap hari mendatangkan ustad kondang. Belum lagi dugaan pembagian amplop berisi uang dari Rp50-Rp200 ribu,” terangnya.

Poin ketiga, hadirnya salah satu petinggi Sugar Group di beberapa kesempatan kampanye pasangan yang diusung PKB, PAN dan Golkar itu. Ini mematik kecurigaan adanya dugaan aliran dana dari Sugar Group.

Maka, terang Husein, KRLUPB meminta, KPK untuk mengusut aliran dana tersebut. Karena disinyalir ada tujuan tertentu, yang membuat banyaknya laporan dugaan money politics di hampir seluruh kabupaten/kota.

”Arinal mantan sekda, Nunik kini menjabat sebagai Bupati Lampung Timur. Kita bisa ukur pendapatan mereka. Saatnya KPK bertindak!” tutup Husein yang mengaku tengah berada di depan Kantor KPK. (*/Red)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Selasa, 31 Maret 2026 - 18:59 WIB

Ketua DPRD Lampung, Ajak Perkuat Gotong Royong di HUT ke-62 Lampung

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:50 WIB

Lampung Usia 62, Pemprov Lampung Tegaskan Arah Pembangunan Berdaya Saing

Senin, 30 Maret 2026 - 20:08 WIB

Pansus LHP BPK DPRD Lampung Rampungkan Tugas, Soroti Temuan Berulang

Berita Terbaru

Pesawaran

Gandeng BPDLH, Pemkab Pesawaran Perkuat Pembiayaan Petani

Kamis, 2 Apr 2026 - 19:31 WIB