Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandarlampung meminta Yusuf Kohar, untuk mengurus surat cuti kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum memasuki tahapan kampanye.
Hal itu disampaikan kepada Yusuf Kohar ketika mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Bandarlampung di Pilkada 2020 pada Jumat (4/9) lalu.
Yusuf Kohar, saat ini, masih berstatus aktif Wakil Wali Kota Bandarlampung dan berpasangan dengan Tulus Purnomo sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota.
Ketua Divisi Teknis dan Humas KPU Bandarlampung, Fery Triatmojo, mengatakan Yusuf Kohar mulai cuti 3 hari setelah pengundian nomor urut.
\”Prosesnya nanti saat masa kampanye, tiga hari setelah pengundian nomor urut. Cutinya saat masa kampanye, mulai 26 September,\” kata Fery di Bandarlampung.
Terkait pengajuan surat cuti Yusuf Kohar, Wali Kota Bandarlampung Herman HN menilai wakilnya tersebut tidak memahami administrasi ketika Yusuf Kohar mengirimkan surat kepada Gubernur Lampung dengan menggunakan kop surat dan cap Wali Kota.
\”Wakil Wali Kota menggunakan kop dan cap Wali Kota, mana ada kewenangan dia. Yang Wali Kota ini Herman HN,\” kata dia usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kota setempat, Senin (7/9).
\”Dan juga provinsi membalas suratnya enggak ada tembusan ke Wali Kota. Yang tertinggi di kota ini, ya Wali Kota, bukan Sekda.\”
Herman HN mengatan dirinya tidak akan menahan izin cuti wakilnya tersebut apabila sesuai prosedur.
\”Harus ada prosedur, enggak mungkin saya menahan-nahannya. Kan UU yang mengaturnya tapi ini UU menyelonong pakai cap Wali Kota itu yang saya sayangkan. Enggak mengerti administrasi, enggak mengerti aturan,\” ujarnya.
Dia menilai Pemerintah Provinsi Lampung seharusnya mengembalikan surat yang dikirimkan Yusuf Kohar ketika menggunakan kop dan cap Wali Kota.
\”Gubernur harusnya mengembalikannya, ini Gubernur malah membuat surat bisa cuti, tapi tembusannya ke Sekda Kota Bandarlampung bukan kepada Wali Kota.\”
\”Sudah mulai pening semua ini,\” tegas Herman HN. (Josua)
