oleh

SMAN di Bandarlampung Kurang Siswa, MKKS Lapor Disdikbud

Bandarlampung (Netizenku.com): Satuan pendidikan yang mengalami kelebihan dan kekurangan daya tampung atau kuota siswa pada pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) akan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Hal itu disampaikan Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi Lampung, Hendra, dalam Rapat Evaluasi PPDB bersama 17 Kepala SMAN se-Bandarlampung di SMAN 2, Selasa (22/6).

“Data sudah kami kunci tapi masih memungkinkan ada perubahan karena dalam peraturan menteri disebutkan, kalau sekolah selama masa pendaftaran ada kelebihan siswa yang mendaftar sementara daya tampungnya sudah habis, maka kami punya kewajiban melaporkan data-datanya ke dinas,” kata Hendra yang juga Kepala SMAN 2 Bandarlampung.

Baca Juga  Resmikan Sekretariat, Pasmanda Eratkan Silaturahmi

Selanjutnya, tambah dia, Disdikbud Lampung akan menyalurkan kelebihan siswa tersebut kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan siswa.

Penyebaran siswa untuk memastikan calon peserta didik baru dalam satu zonasi mendapatkan akses pendidikan.

Hendra menyampaikan dari seluruh SMAN di Kota Bandarlampung terdapat 5 SMAN yang kekurangan siswa. Total kekurangan siswa mencapai 185 peserta didik

Baca Juga  Setelah Rektor Malahayati, Kini Giliran Aom Karomani yang Berbagi Kurma

“Perlu kami informasikan bahwa kami punya data 17 SMAN di Bandarlampung. Untuk SMAN 4 masih kekurangan 32 siswa, SMAN 6 kekurangan 16 siswa, SMAN 11 masih kurang 70 siswa , SMAN 12 kekurangan 1 siswa, SMAN 13 kekurangan 29 siswa, SMAN 16 kekurangan 37 siswa,” jelas dia.

Disdikbud Lampung lewat kebijakannya akan mengisi kekurangan siswa melalui kelebihan siswa yang ada di SMAN sekitar sekolah itu.

“Rekapan PPDB ini berdasarkan kegiatan kami di sekolah, sore hari ini sudah dikunci dan hasilnya seperti ini,” kata dia.

Baca Juga  Global Surya Helat Lomba Drumband TK

Hendra mengatakan seluruh panitia PPDB di 17 SMAN se-Bandarlampung sudah bekerja secara maksimal berdasarkan regulasi yang ada seperti peraturan menteri, peraturan gubernur, dan peraturan petunjuk teknis Kepala Disdikbud Lampung.

“Tetapi di lapangan memang ada akses-akses, karena masyarakat tidak puas yang menginginkan anaknya di satu sekolah tetapi kuota sekolah tersebut mungkin sudah terpenuhi,” ujar dia. (Josua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *