Bandarlampung (Netizenku.com): Kuasa hukum pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung nomor urut 2, Herman-Sutono, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung membatalkan hasil pilgub pada 27 Juni lalu.
Kuasa hukum paslon nomor urut 2, Lenistan Nainggolan menilai pasangan calon nomor urut 3 Arinal-Nunik telah melakukan pelanggaran pemilu, yakni money politik dalam Pilgub Lampung.
Dirinya merujuk ke Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 13, yang menyatakan larangan menjanjikan dan memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Atas dasar itu kami menuntut KPU untuk membatalkan hasil Pilgub pada 27 Juni lalu,\” katanya dalam konferensi pers di Hotel Emersia, Senin (7/16).
Sementara rekannya, Tahura Malagano mengatakan fakta persidangan menunjukkan bahwa ada pengerahan kepala desa dalam kampanye Arinal-Nunik. \”Ada penyaluran uang. Pemberian uang transportasi. Sekaligus ajakan untuk meminta warga memilih paslon no.3 di kampungnya,\” katanya.
Ia juga merujuk kepada penggunaan amplop yang identik di seluruh Lampung. \”Setiap amplop ada 50 ribu dengan ciri yang sama,\” katanya.
Sementara, Resmen Kadapi mengatakan, saksi ahli yang dihadirkan selama persidangan seperti Bambang Eka Cahya, Marwar Siahaan dan Margarito Kamis, mengatakan bahwa TSM dapat dibuktikan secara parsial.
\”Bagaimana bisa ada gerakan serentak dan seragam dari Waykanan sampai Lamsel. Kalau tidak terstruktur, sistematis dan masif,\” katanya.
Ia juga menambahkan, nantinya Majelis TSM menggugurkan gugatan dan memenangkan paslon Arinal, maka tim hukum akan menyiapkan banding kepada Bawaslu RI. \”Kami siap banding. Akan kami bawa kasus ini ke Jakarta. Biar nanti Bawaslu RI yang menyidangkannya,\” pungkasnya.(Agis)
