Selamatkan Gakkumdu dari Potensi Pelanggaran HAM

Redaksi

Selasa, 24 November 2020 - 20:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penasihat Hukum terlapor Juendi Leksa Utama (dua dari kanan) dan Arief Hidayatullah (dua dari kiri) menunjukkan bukti pelaporan Polresta Bandarlampung, Senin (23/11). Foto: Netizenku.com

Penasihat Hukum terlapor Juendi Leksa Utama (dua dari kanan) dan Arief Hidayatullah (dua dari kiri) menunjukkan bukti pelaporan Polresta Bandarlampung, Senin (23/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Laporan perusakan alat peraga kampanye (APK) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung Nomor Urut 2, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, memasuki babak baru.

Penasihat hukum terlapor dalam perkara perusakan APK menemukan indikasi adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyelidikannya.

Juendi Leksa Utama Selaku kuasa hukum dari terlapor mengatakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bandarlampung harus diselamatkan dari potensi pelanggaran HAM.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Sentra Gakkumdu Kota Bandarlampung dalam memintai keterangan klarifikasi belum mendapatkan informasi lengkap perihal dugaan tindak pidana perusakan dan penghilangan APK,\” kata Juendi, Selasa (24/11).

Padahal dalam kenyataannya, lanjut dia, keterangan yang disampaikan oleh klien penasihat hukum melalui rekaman di Sentra Gakkumdu didapatkan tim pelapor dengan cara melawan hukum yaitu adanya dugaan ancaman kekerasan.

\”Di sinilah kami menilai adanya potensi pelanggaran HAM tersebut,\” ujar dia.

Untuk memulihkan dari kekeliruan tersebut, mantan Direktur Advokasi PBHI Provinsi Lampung ini melanjutkan bahwa penasihat hukum para terlapor perusakan APK telah mendampingi terlapor membuat Laporan polisi.

“Karena ada dugaan tindak pidana sehingga kami selaku kuasa hukum mendampingi para terlapor untuk melaporkan peristiwa tersebut dengan laporan polisi nomor: LP/B/2572/XI/2020/LPG/Resta Balam tertanggal 23 November 2020,” katanya dalam siaran pers.

Juendi Leksa Utama yang juga pernah menjabat sebagai Koordinator Forum Jaringan Perlindungan Saksi dan Korban Provinsi Lampung menerangkan terkait tujuan dari laporan polisi ini

“Bahwa laporan polisi ini agar dijadikan pertimbangan dalam pembahasan ketiga di Sentra Gakkumdu Bandarlampung agar dugaan tindak pidana pemilihan perusakan APK dihentikan demi keadilan dan penghormatan terhadap HAM,” ujar Juendi.

Terakhir, eks Kepala Divisi Advokasi Pilkada Watch Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 6 April 2026 - 17:39 WIB

Gubernur Lampung Hadiri Pelantikan BEM Unila, Tekankan Peran Mahasiswa

Jumat, 3 April 2026 - 20:56 WIB

Pemprov Lampung Mulai Perbaikan Jalan Prioritas 2026

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 19:04 WIB

Ketua DPRD dan Gubernur Lampung Hadiri Entry Meeting BPK, Tegaskan Komitmen Akuntabilitas

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Berita Terbaru

Pringsewu

Kejari Pringsewu Eksekusi Uang Pengganti Korupsi Rp1,8 Miliar

Senin, 6 Apr 2026 - 19:03 WIB