Puluhan Buruh KSBSI Gelar Aksi Pemberlakuan UU Tapera

Luki Pratama

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KSBSI ketika melakukan demontrasi. (Foto: Luki)

KSBSI ketika melakukan demontrasi. (Foto: Luki)

Puluhan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melangsungkan aksi massa menolak berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024.

Bandarlampung (Netizenku.com): PP tersebut merupakan perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 sebagai turunan dari Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang mewajibkan pemotongan gaji buruh swasta sebesar 3 persen.

Dari total pemotongan tersebut, 2,5 persen akan diambil dari upah buruh, sementara sisanya 0,5 persen akan ditanggung oleh pengusaha atau pemberi kerja.

KSBSI berpendapat bahwa pemotongan upah ini hanya menambah beban bagi buruh di tengah situasi ekonomi yang sulit dan rendahnya kenaikan upah.

Baca Juga  Gubernur Apresiasi BI Dukung¬† Kinerja Ekonomi dan Stabilitas Harga

“Melihat situasi dan kondisi upah buruh di Indonesia yang masih jauh dari layak dan sangat terbatas pendapatannya, sangat tidak masuk akal jika pemerintah memaksakan UU Tapera diberlakukan dua tahun mendatang, yaitu tahun 2027,” teriak Ponijan, Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Lampung, Selasa (9/7).

KSBSI juga menilai UU Tapera No. 4/2016 sebagai bentuk pengingkaran tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga negara.

Mereka menilai undang-undang ini melanggar hak konstitusional rakyat untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dengan beberapa alasan.

Baca Juga  Wagub Tinjau Ruas Jalan Provinsi

Pertama upah masih kecil, belum mencapai kebutuhan hidup layak (rata-rata Rp 2,9 juta), kedua buruh dan pengusaha sudah diwajibkan membayar iuran jaminan sosial yang cukup besar (buruh 4 persen & pengusaha 11,74 persen), ketiga program Tapera tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kemudian keempat banyak buruh sudah memiliki rumah dengan cara mencicil, sedangkan yang kelima hubungan kerja PKWT yang setiap saat dapat di-PHK,” urainya.

selanjutnya, urai dia, PHK merajalela akibat banyak perusahaan tutup dan terseok-seok, serta pemudahan PHK dalam UU Cipta Kerja, UU Tapera dinilai diskriminatif dalam hal manfaat, UU Tapera membebani buruh untuk menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam membiayai fakir miskin, dan tingginya inflasi.

Baca Juga  Pemajuan Kebudayaan Tolok Ukur Pembangunan Daerah dan Nasional

Dengan dasar alasan-alasan tersebut, KSBSI Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah tuntutan.

Pertama, mereka menolak pemberlakuan UU Tapera beserta aturan turunannya. Kedua, mereka menuntut pemerintah untuk melakukan dialog yang terbuka dan transparan dengan para pemangku kepentingan mengenai kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat tanpa membebani buruh melalui tabungan wajib.

“KSBSI meminta pemerintah melaksanakan Rekomendasi ILO Nomor 115 Tahun 1961 tentang perumahan buruh,” tandasnya. (Luki)

Berita Terkait

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB
Grafik Pemuda Jadi Petani Rendah, Lampung Gaungkan Tagline Jadi Petani Itu Keren
Jokowi Titip Pesan Stabilkan Inflasi di Lampung
Dapid: Mengapa PLN Lampung Tidak Memfungsikan PLTU?
Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara
Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung
Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:22 WIB

Tradisi Seharga Nyawa

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:14 WIB

Tukang Fotokopi Pun Tahu Itu

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:12 WIB

Jiwa Binatangnya Tertinggal

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:50 WIB

Kala Timnas Pusat Singkirkan Saudara Muslim

Selasa, 2 Juli 2024 - 18:36 WIB

Masih Belum Puas Dijajah Selama 350 Tahun?

Minggu, 30 Juni 2024 - 15:21 WIB

Jurnalisme di Persimpangan

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | Senin, 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 02:48 WIB

Politik

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA

Minggu, 14 Jul 2024 - 19:11 WIB

Sekretaris Disdkbud Lampung, Tommy Efra Hamdarta. (Foto: Ist)

Lampung

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Jul 2024 - 17:06 WIB

Polres Lamteng meningkatkan kegiatan preventif seperti Patroli KRYD di lokasi yang dianggap rawan aksi kriminalitas, Minggu (14/7/2024). (Asep/NK)

Lampung Tengah

Cegah Kejahatan Jalanan, Patroli KRYD Polres Lamteng Ditingkatkan

Minggu, 14 Jul 2024 - 16:49 WIB