oleh

PGRI Lampung Pastikan BSU Kemdikbud Tepat Sasaran

Bandarlampung (Netizenku.com): Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Lampung akan menggali aturan dan informasi tentang Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pendidik dan tenaga kependidikan non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ketua PGRI Provinsi Lampung Suharto saat ditemui di Kantor Disdikbud Provinsi Lampung, Selasa (17/11), mengatakan pihaknya telah diminta oleh Pengurus Besar PGRI untuk berkoordinasi terkait teknis dan implementasi program tersebut di lapangan.

\”Jangan sampai nanti ini hanya menjadi angin surga, saat di lapangan malah menjadi masalah. Kita memastikan ini tepat sasaran, yang dapat ya dapat, yang tidak jangan berharap,\” kata Suharto.

Baca Juga  ADRI Lampung Gelar Seminar Metodologi Ilmiah

Pada prinsipnya, lanjut dia, secara nasional Program BSU mendapatkan respon yang positif terhadap rencana Kementerian Pendidikan Kebudayaan tersebut.

\”Namun, problem di lapangan, bagaimana kita bisa memastikan guru honor atau tenaga kependidikan yang mendapatkan BSU itu betul-betul dapat, dan tepat sasaran. Dan juga yang menjadi pertanyaan, apa syaratnya, ketentuan dan mekanismenya bagaimana. Karena itu kami akan mencari informasi yang selengkap-lengkapnya kemudian tata aturannya,\” ujar dia.

Baca Juga  Ada Kandungan Logam, Tim Peneliti Itera Pastikan Batu di Lampung Tengah Meteorit

Dalam pemberitaan nasional disebutkan, Program BSU menyasar guru honor sekitar 2.034.732 orang, karena itu PGRI Lampung akan mengidentifikasi terlebih dahulu, guru honor seperti apa yang dimaksud.

\”Kita ingin mengidentifikasikan guru honor yang dimaksud di situ, apakah guru honor yang ada di data PGRI, atau di data kementerian. Mungkin bisa jadi nanti ke arah guru honor yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik),\” katanya.

Baca Juga  Soal Aksi 6 Maret, Pengurus BEM dan DPM Unila Dipanggil

Suharto berharap program Kemdikbud tersebut dapat terealisasi dengan baik mengingat jumlah guru honor atau tenaga honor dari pendidikan dasar sampai level perguruan tinggi jumlahnya mencapai 2 juta orang atau bahkan lebih. Karena itu, harus ada syarat dan aturan khusus untuk mengatur itu.

\”Kita berharap, ini dapat terealisasi, dan tepat sasaran. Serta mekanisme dan prosedurnya tidak menyulitkan para guru honorer. Artinya syarat-syaratnya harus realistis dan objektif kondisi lapangan,\” pungkas dia. (Josua)

Komentar