Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Leni Marlina

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tiga Perwakilan Tokoh Adat Lampung Pesawaran, saat mendatangi Kejari untuk melaporkan lembaga MPAL setempat. (Soheh/NK)

Tiga Perwakilan Tokoh Adat Lampung Pesawaran, saat mendatangi Kejari untuk melaporkan lembaga MPAL setempat. (Soheh/NK)

Pesawaran (Netizenku.com): Akhirnya secara resmi Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Kabupaten Pesawaran melaporkan lembaga Masyarakat Penyimbang Adat Lampung (MPAL) setempat ke Kejari.

Laporan ini terkait adanya indikasi bahwa lembaga MPAL yang di nakhodai oleh Farifki Zulkarnain tersebut, selain abal-abal juga ada dugaan kuat telah menerima dan menikmati dana yang sangat signifikan dari uang rakyat melalui bantuan hibah (APBD) Pemkab Pesawaran.

Diketahui laporan yang dibawa oleh Perwakilan Masyarakat Adat Pesawaran, diantaranya Mualim Taher, Maulana Marsad, Gelar Paksi Tuan dan Mursalin, diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Pesawaran, Fajar, Jumat (7/6/24).

Baca Juga  Dinas Ketahanan Pangan Sidak Pasar Kedondong

” Ya, kedatangan kami ke Kejari Pesawaran, untuk melaporkan MPAL Pesawaran, untuk segera diproses hukum, karena diindikasikan lembaga tersebut ilegal, juga diduga telah melakukan korupsi APBD, karena dengan sengaja menerima dan menikmati bantuan dari hasil uang keringat rakyat Pesawaran, melalui dana hibah yang dikucurkan Pemkab setempat selama ini,” ucap Mualim.

Karena kata Mualim lembaga MPAL tersebut, tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebagai bukti keabsahan untuk disebut sebagai lembaga resmi, sesuai peraturan dan mekanisme yang berlaku sekarang.

Baca Juga  Demi Tingkatkan Pengetahuan Kades, Dendi Ajak Studi ke Malang

“Bagaimana mau disebut lembaga resmi, sampai sekarang kami nggak pernah diperlihatkan bukti akte pendiriannya, akte notaris dan surat pengesahan dari Kemenkumham RI, sebagai bukti dasar untuk disebut sebagai lembaga resmi,” tegasnya.

Sedang terkait dugaan terhadap pelanggaran hukum tentang hak cipta, yang dilakukan MPAL Pesawaran, akibat memakai nama dan logo, yang sama persis dengan milik MPAL Provinsi Lampung, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya ke MPAL provinsi.

Baca Juga  Penerima Bantuan Bedah Rumah Menurun Drastis

“Kalau untuk itu, biar nanti kita serahkan saja kepada MPAL provinsi, karena mereka yang lebih berhak untuk menindak lanjutinya terhadap dugaan pelanggaran tersebut,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, pasca pelaporan ke Kejari Pesawaran, pihaknya masih diminta untuk kembali lagi pada Senin, 10 Juni 2024, untuk melengkapi kekurangan dari syarat membuat laporan.

“Benar, kami disuruh kembali lagi Senin besok oleh Kasi Intel Kejari Pesawaran, guna melengkapi kekurangan dari laporan kami tadi,” pungkasnya. (SH)

Berita Terkait

Mualim Taher Kritik Keras Caleg Arogan
Kasus Penganiayaan Muslim Memasuki Babak Baru
Kolaborasi Pesawaran-Kemkominfo akan Gelar Literasi Digital
Disbunak Pesawaran Akan Bantu Bibit Coklat di Lahan 1000 Hektar
Wildan: Isi Al Quran Sebaiknya Jangan Hanya Sekedar Dibaca
KPU Pesawaran Minta Eko Selesaikan Kasus Pemukulan Operator Sound System
Sudah Mengaku Salah, Proses Hukum Penganiayaan Oknum Caleg Tetap Berlanjut
Remaja Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Diringkus Polres Pesawaran

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 15:22 WIB

Tradisi Seharga Nyawa

Selasa, 9 Juli 2024 - 17:14 WIB

Tukang Fotokopi Pun Tahu Itu

Minggu, 7 Juli 2024 - 16:12 WIB

Jiwa Binatangnya Tertinggal

Minggu, 7 Juli 2024 - 10:50 WIB

Kala Timnas Pusat Singkirkan Saudara Muslim

Selasa, 2 Juli 2024 - 18:36 WIB

Masih Belum Puas Dijajah Selama 350 Tahun?

Minggu, 30 Juni 2024 - 15:21 WIB

Jurnalisme di Persimpangan

Berita Terbaru

E-Paper

Lentera Swara Lampung | Senin, 15 Juli 2024

Senin, 15 Jul 2024 - 02:48 WIB

Politik

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA

Minggu, 14 Jul 2024 - 19:11 WIB

Sekretaris Disdkbud Lampung, Tommy Efra Hamdarta. (Foto: Ist)

Lampung

Disdik Lampung Klaim Tidak Ditemukan Kecurangan Saat PPDB

Minggu, 14 Jul 2024 - 17:06 WIB

Polres Lamteng meningkatkan kegiatan preventif seperti Patroli KRYD di lokasi yang dianggap rawan aksi kriminalitas, Minggu (14/7/2024). (Asep/NK)

Lampung Tengah

Cegah Kejahatan Jalanan, Patroli KRYD Polres Lamteng Ditingkatkan

Minggu, 14 Jul 2024 - 16:49 WIB