Bandarlampung (Netizenku.com): Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Bandarlampung, Senin (12/10) besok, menggelar rapat koordinasi tentang dugaan keterlibatan oknum RT dalam menghalang-halangi kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut satu, Rycko Menoza – Johan Sulaiman, peserta Pilwakot Bandarlampung Tahun 2020.
Yuhadi selaku Ketua Tim Kampanye pasangan calon (paslon) Rycko Menoza – Johan Sulaiman, melaporkan sejumlah aparatur lingkungan kepada Bawaslu Kota Bandarlampung, pada Senin (5/10) lalu.
Ketua DPD Golkar Bandarlampung ini dengan didampingi Tim Advokasi Gindha Ansori Wayka melaporkan kegiatan kampanye Rycko – Jos pada Minggu (4/10), dimana ada seorang oknum RT di Kelurahan Kupang Kota yang menghalang-halangi jalannya kampanye Rycko-Jos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menilai tindakan para aparatur lingkungan ini semakin masif sejak kampanye Rycko-Jos pada 2-4 Oktober lalu.
Setiap kampanye, lanjut Yuhadi, selalu ada kerumunan RT dan Sat Linmas, bahkan lurah dan camat di Kedamaian melakukan aksi terang-terangan mengganggu dengan berkeliling menggunakan mobil, yang diduga bodong, menyerukan protokol kesehatan dengan pengeras suara.
Ketua Bawaslu Bandarlampung Candrawansah mengatakan telah memanggil pihak Pelapor dan Terlapor serta saksi-saksi terkait.
\”Besok akan kami rapatkan dengan Gakkumdu, bagaimana pendapat dari masing-masing instansi yang ada di dalam Gakkumdu seperti kejaksaan dan kepolisian, hingga nanti menunggu kesimpulan. Harus satu pendapat, tidak bisa dilanjutkan kalau ada perbedaan pendapat,\” kata Candrawansah, Minggu (11/10).
Apabila Sentra Gakkumdu menilai perbuatan RT tersebut memenuhi unsur pidana pemilihan maka bisa diteruskan ke tahap penyidikan.
\”Karena ini ranahnya pidana pemilihan juga. Jelas di dalam Pasal 187 ayat 4 UU Nomor 10 Tahun 2016,\” ujar dia.
Bawaslu telah melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan berharap dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.
\”Tentu kami sangat berharap bahwa itu bisa menjadi efek jera terhadap oknum atau terduga yang menghalang-halangi sebuah kegiatan kampanye secara formal. Kalau bisa naik ke tahap penyidikan, 5 hari di tahap Kejaksaan, nanti di persidangan ada 7 hari,\” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama Yuhadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum dugaan pidana pemilihan yang dilakukan oknum RT di Kelurahan Kupang Kota.
\”Saya yakin dan percaya mereka sangat profesional dan responsif. Kita sudah diklarifikasi, tinggal menunggu apakah lanjut atau tidak, kami percayakan kepada Bawaslu.\”
\”Prinsipnya kami tidak ada intervensi baik penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Jadi kami serahkan sepenuhnya kewenangannya kepada Bawaslu sebagai pengawas pemilu,\” tegas Yuhadi. (Josua)
