NU Kembali ke Khittah Jelang Pemilu 2024

Redaksi

Sabtu, 29 Januari 2022 - 11:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Baliho Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, bersanding dengan baliho Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, di gerbang UIN Raden Intan Lampung, Bandarlampung, saat Muktamar Ke-34 NU, Rabu (22/12). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): PCNU Kota Bandarlampung mendukung penuh upaya PBNU mengembalikan khittah Nahdlatul Ulama (NU) dengan tidak terikat pada satu partai politik.

“PKB dilahirkan dari NU memang betul tapi keduanya memiliki pola hubungan yang sudah diatur. Itu yang ditegakkan oleh Ketua Umum PBNU,” ujar Ketua PCNU Kota Bandarlampung, Ichwan Adji Wibowo, Sabtu (29/1).

“Kalau menimbulkan tafsir menjelang Pemilu 2024 ya wajar saja,” lanjut dia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bercermin dari tabayun yang dilakukan Ketua PCNU Sidoarjo dan PCNU Banyuwangi kepada Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menurut Ichwan PKB harus mengevaluasi dirinya.

Baca Juga; Gusdurian: PKB harus menjaga khittah NU 

Camat Telukbetung Selatan ini menjelaskan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur. PKB melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan struktural NU tanpa koordinasi atau komunikasi dengan PBNU.

“Saya kira ini cara yang keliru, kalau dibiarkan menjadi yurisprudensi yang kurang baik juga dan ditiru yang lain,” tegas dia.

Keputusan Gus Yahya dinilai sudah tepat untuk menegakkan dan mengatur pola hubung antara NU dan PKB, ke depan, lebih baik lagi.

“Soal-soal politik masih jauhlah 2024. NU di bawah solid, mayoritas kecenderungannya mendukung PKB tapi secara organisatoris tetap harus ditegakkan aturannya,” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 24 Februari 2026 - 12:49 WIB

Inspektorat Lampung Sosialisasikan Zona Integritas di Polda

Selasa, 24 Februari 2026 - 12:42 WIB

Sekdaprov Lampung Resmi Melantik Dua Pejabat Tinggi Pratama dan Administrator

Selasa, 24 Februari 2026 - 10:20 WIB

DPRD Lampung Dorong Peta Zonasi Mangrove Lampung Usai Terbit PP Nomor 27 Tahun 2025

Senin, 23 Februari 2026 - 22:00 WIB

Safari Ramadan di Lampung Tengah, Gubernur Mirza Alokasikan Rp300 Miliar Perbaikan Jalan

Senin, 23 Februari 2026 - 21:54 WIB

Pemprov Lampung Gelar Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 2026

Senin, 23 Februari 2026 - 20:39 WIB

Gubernur Mirza Tinjau Perbaikan Jalan, Target Tuntas Sebelum Lebaran

Senin, 23 Februari 2026 - 18:51 WIB

Ketua DPRD Lampung Sebut Pendidikan Jadi Prioritas Utama

Senin, 23 Februari 2026 - 15:27 WIB

DPRD Lampung Mengingatkan Pengusaha Tak Ambil Untung Berlebihan saat Ramadan

Berita Terbaru

Lampung

Inspektorat Lampung Sosialisasikan Zona Integritas di Polda

Selasa, 24 Feb 2026 - 12:49 WIB

Lampung

Pemprov Lampung Gelar Apel Siaga Kamtibmas Ramadan 2026

Senin, 23 Feb 2026 - 21:54 WIB