Mingrum: Kalau Bawaslu Tak Sanggup, Kita Minta Kapolda dan Kajati Usut Dugaan Money Politics ke Mabes Polri

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay meminta kepada Bawaslu untuk serius dalam menangani dugaan money politics yang dilakukan tim paslon Arinal-Nunik di Pilgub Lampung.

\”Saya minta persoalan ini diseriusi, karena yang mengadu (melapor dugaan money politik) ini korban. Apabila Bawaslu tidak mampu, (maaf saja) kami minta Kapolda dan Kajati untuk mengusut hal ini ke Mabes Polri,\” tegas Mingrum, dalam rapat dengar pendapat  dengan Bawaslu, KPU, Kejati dan Polda, di ruang rapat utama DPRD Lampung, Jumat (29/6).

Menurut Mingrum, selaku DPRD pihaknya wajib menjaga marwah konstitusi dan institusi negara dan menjaga profesional penyelenggara. \”Kita wajib menjaga kesakralan pilkada. DPRD gak bahas soal kotak supermi atau amplop receh, tapi ini menyangkut kewibawaan negara,\” ucapnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga meminta kepada Kejati untuk menelusuri. Sebab, ini merupakan isu negara yang akan menjadikan pejabat negara. \”Bukan persoalan kejati bagian dari Gakkumdu, tidak. Bisa jadi, pelaku bagian dari aparatur negara. Ini yang harus ditelusuri. Saya tidak berharap ini jadi formalitas,\” tegasnya.

Dirinya juga menilai selama proses Pilkada, Bawaslu atau panwas tidak pernah menangkap politik uang, melainkan masyarakat yang melaporkan. \”Jadi, kalau misalnya Bawaslu membiarkan, ini ada apa? Alangkah capeknya kita kumpul di lapangan bicara anti money politik, kalau kenyataannya tak sanggup menangani dan hanya formalitas saja,\” tegasnya.

Jadi kalau politik uang dibiarkan, lanjut dia, jangan harap calon-calon kepala daerah ke depan, akan turun ke lapangan untuk ikut deklarasi politik uang. \”Jadi, kami hanya meminta ini untuk diusut tuntas,\” pungkasnya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Kamis, 2 April 2026 - 19:10 WIB

IJP Lampung Jajaki Kolaborasi Promosi Wisata dengan Dinas Pariwisata

Kamis, 2 April 2026 - 12:24 WIB

BPBD Lampung Siapkan Sistem Peringatan Dini Banjir di Bandarlampung

Rabu, 1 April 2026 - 21:22 WIB

BMBK Lampung Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus LHP BPK

Rabu, 1 April 2026 - 12:50 WIB

Sekdaprov Lampung Paparkan Strategi Tekan Pengangguran

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:03 WIB

Disnakeswan Lampung Raih Peringkat 2 Kematangan Perangkat Daerah

Selasa, 31 Maret 2026 - 18:59 WIB

Ketua DPRD Lampung, Ajak Perkuat Gotong Royong di HUT ke-62 Lampung

Selasa, 31 Maret 2026 - 13:50 WIB

Lampung Usia 62, Pemprov Lampung Tegaskan Arah Pembangunan Berdaya Saing

Senin, 30 Maret 2026 - 20:08 WIB

Pansus LHP BPK DPRD Lampung Rampungkan Tugas, Soroti Temuan Berulang

Berita Terbaru

Pesawaran

Gandeng BPDLH, Pemkab Pesawaran Perkuat Pembiayaan Petani

Kamis, 2 Apr 2026 - 19:31 WIB