Ada yang menarik sekaligus menggelitik dari jagat birokrasi di Kabupaten Pesisir Barat. Seorang ASN senior, yang masih aktif dan belum mencapai usia pensiun, tiba-tiba digeser dari jabatannya. Katanya sih, mau pensiun. Tapi lahirnya masih Agustus 1966. Artinya, masih ada sisa waktu satu tahun lagi buat menyelesaikan tugas sebagai pejabat eselon II. Kok ya buru-buru banget?
Lampung Barat (Netizenku.com): Tapi ya sudahlah. Mungkin kita yang salah hitung umur. Atau mungkin juga, kalender mereka bukan Januari-Desember, tapi Januari-Kepentingan.
Yang bikin cerita ini tambah gurih, konon sebelum “rolling-rolling cantik” ini dilakukan, para pejabat eselon II sempat disodori surat pengunduran diri. Katanya suka rela. Tapi namanya ASN, kalau sudah duduk di ruangannya, tahu sendiri lah, “suka rela” itu kadang mirip-mirip “dipaksa rela”.
Kita semua tahu, ASN itu bukan pion catur politik. Tapi kenyataannya? Kalau sudah dekat-dekat tahun politik, yang netral bisa jadi terseret. Yang diam bisa dianggap berpihak. Dan yang tidak memihak, malah dianggap musuh.
Pertanyaannya: ini penataan birokrasi atau penebusan dendam pasca-Pilkada?
Ingat, rakyat bukan tidak tahu. Mereka hanya terlalu capek buat protes. Tapi jangan kira diam itu setuju. Bisa jadi, itu cara paling elegan buat berkata: “kami muak, tapi malas ribut.”
Pejabat yang digeser ini bukan kaleng-kaleng. Sudah puluhan tahun mengabdi. Tiba-tiba dicopot, hanya karena alasan yang (maaf) agak dipaksakan. Apakah ini wujud dari janji “merangkul semua golongan”? Atau justru sedang membangun kekuasaan berbasis rasa takut?
Kalau memang benar ada unsur balas dendam, wahai pejabat terhormat, ketahuilah: dendam itu cuma cocok di sinetron dan lagu dangdut. Bukan di meja birokrasi. Apalagi dibungkus seragam putih yang katanya simbol pengabdian.
Sudahlah, jangan jadikan ASN sebagai korban rotasi rasa. Rasa tidak suka, rasa dendam, rasa ingin kuasai semua. ASN itu bukan milik pribadi, mereka milik negara. Kalau hari ini satu dicopot karena alasan politis, siapa yang jamin besok giliran yang lain?
Lima tahun masa jabatan bukan untuk menendang yang tak sejalan. Tapi untuk membuktikan bahwa kita bisa jadi pemimpin yang mengayomi. Yang merangkul, bukan memukul.
Dan kalau masih ada hati nurani tersisa, ingatlah: jabatan itu cuma sementara. Tapi cara kita memperlakukan orang lain, akan dikenang lebih lama dari masa bakti lima tahun. (*)
