Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027. Kegiatan tersebut di laksanakan di Balai Keratun Lantai III Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/2/2026).
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, bahwa forum konsultasi publik menjadi wadah strategis untuk menjaring masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan birokrasi dan keterbatasan pendanaan daerah.
“Kita sadari bersama bahwa tugas utama pemerintah adalah mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Namun, salah satu titik lemah birokrasi adalah ritme regulasi yang sering lebih lambat dibandingkan dinamika pembangunan di masyarakat,” ujar Marindo.
Gubernur juga menekankan, arah pembangunan Lampung tahun 2027 difokuskan pada sinkronisasi dengan program prioritas nasional serta pencapaian visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Kolaborasi pembangunan akan diperkuat hingga tingkat desa.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, menjadi kunci dalam mendukung program nasional seperti makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan program prioritas lainnya.
Dari sisi indikator makro, pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,28 persen, sementara angka kemiskinan menembus single digit di angka 9,66 persen. Meski demikian, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap kantong kemiskinan yang masih terpusat di wilayah perdesaan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, terdapat enam fokus pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan disparitas; pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola dan tata niaga produksi pertanian serta hilirisasi berbasis desa, pembangunan infrastruktur terkoneksi dan berkelanjutan, dukungan program makan bergizi gratis, peningkatan kualitas pendidikan berbasis karakter, serta peningkatan layanan kesehatan yang merata dan penanganan stunting.
“Membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan tata niaga produksi pertanian sehingga menambah peluang usaha dan nilai tambah petani. Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil,” tegasnya.
Mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi dan Industri Berbasis Potensi Daerah”, RKPD 2027 diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. (*)
