Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menyoroti keterlambatan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat yang disebut mencapai tiga hingga empat bulan. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat miskin, terutama petani yang kesulitan memperoleh penghasilan akibat musim kemarau.
Lampung (Netizenku.com): Mikdar mengatakan, persoalan keterlambatan bantuan pangan itu banyak dikeluhkan masyarakat saat dirinya turun langsung ke sejumlah wilayah, khususnya Kabupaten Lampung Utara. Warga berharap pemerintah dapat memastikan bantuan disalurkan tepat waktu karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kalau terlambat tiga atau empat hari mungkin masih bisa dimaklumi. Tetapi kalau sudah dua sampai tiga bulan, masyarakat yang memang layak menerima bantuan tentu semakin kesulitan,” kata Mikdar, Senin (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengungkapkan, keterlambatan penyaluran bantuan membuat sebagian masyarakat terpaksa mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, dirinya menerima keluhan warga yang harus meminjam uang melalui pinjaman online maupun lembaga pembiayaan Mekaar akibat bantuan beras yang belum diterima.
Persoalan tersebut semakin memberatkan ketika masyarakat mengalami kesulitan membayar pinjaman. Mikdar juga menerima keluhan terkait penghentian bantuan setelah penerima mengalami tunggakan pembayaran pinjaman.
“Karena bantuan beras belum sampai, masyarakat akhirnya mencari jalan keluar lain. Mereka terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Mikdar menilai keterlambatan tersebut perlu dievaluasi, terutama dari sisi perencanaan dan mekanisme distribusi bantuan. Ia berencana menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Fraksi Gerindra untuk diteruskan kepada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I dan II agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Ini persoalan perencanaan. Kalau bantuan memang harus disalurkan, kenapa harus terlambat? Semakin cepat disalurkan tentu semakin baik karena masyarakat sangat membutuhkan,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan penyaluran bantuan beras, Mikdar meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung memperbanyak pelaksanaan pasar murah, terutama di wilayah yang masyarakatnya terdampak kesulitan ekonomi akibat musim kemarau.
Menurutnya, pasar murah diperlukan untuk membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya.
“Kita dorong pemerintah pusat dan daerah memperbanyak pasar murah di lokasi yang memang membutuhkan. Ini penting untuk membantu masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi dan menjaga harga beras agar tidak melonjak,” pungkasnya. (*)
