Provinsi Lampung ditetapkan sebagai provinsi percontohan (pilot project) pelaksanaan program Masyarakat Sadar Hukum (Masdarkum) yang diinisiasi Kejaksaan Agung RI. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan.
Lampung (Netizenku.com): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik penunjukan tersebut saat mengikuti Rapat Rencana Kegiatan Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum di Provinsi Lampung secara virtual, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mirza, kesadaran dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah, terutama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesadaran hukum harus terus kita gelorakan di tengah masyarakat dalam upaya membangun Provinsi Lampung. Kepastian hukum merupakan prasyarat utama tumbuhnya kepercayaan masyarakat, terutama dalam perekonomian daerah,” kata Mirza.
Ia menilai, pemerataan pemahaman dan penegakan hukum juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.
Mirza menyebut Satlinmas memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak kesadaran hukum karena keberadaannya tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, Linmas dinilai dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum warga.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, jumlah anggota perlindungan masyarakat (Aslinmas) mencapai 74.326 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 36.789 anggota Satlinmas, 35.527 simpatisan atau aktivis, serta 2.010 kategori lainnya.
Sementara itu, untuk kategori Satlinmas dan Satgas Linmas, Lampung menempati peringkat kelima secara nasional dengan 38.703 personel, setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.
Mirza berharap pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan jumlah serta kualitas anggota Linmas. Sejumlah daerah dengan keanggotaan tertinggi di antaranya Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, dan Kota Metro.
Melalui program Masdarkum, anggota Linmas diharapkan memiliki kapasitas lebih baik dalam memahami persoalan hukum di tengah masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak kesadaran hukum di wilayah masing-masing.
“Provinsi Lampung patut berbangga karena terpilih menjadi provinsi pertama yang melaksanakan kegiatan Masdarkum. Kami berharap program ini dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum anggota Linmas sehingga pemerataan pemahaman serta keadilan hukum dapat semakin baik, terutama di wilayah perdesaan,” ujarnya.
Selain edukasi hukum, Mirza mendorong keterlibatan Satlinmas dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di antaranya melalui Sahabat Rumah Pangan Kita (RPK), pendampingan perizinan UMKM, hingga fasilitasi akses permodalan untuk memperkuat perekonomian desa.
Program tersebut juga diharapkan terintegrasi dengan pinjaman tanpa bunga melalui Bank Lampung.
“Satlinmas harus hadir di desa dan menjadi penggerak ekonomi, selain menjalankan fungsi menjaga keamanan, ketertiban, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur II Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Danang Suryo Wibowo, mengatakan Masdarkum merupakan model baru yang pertama kali diterapkan di Indonesia dengan Lampung sebagai provinsi percontohan.
Ia menjelaskan, program tersebut memiliki tiga tujuan utama, yakni memberdayakan masyarakat desa dan kelurahan untuk meningkatkan kesadaran serta ketaatan hukum, meningkatkan pemahaman terhadap gejala sosial dan deteksi dini, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Danang, Masdarkum menjadi pendekatan baru aparat penegak hukum yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan deteksi dini terhadap persoalan sosial dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini sebuah model yang akan kita coba bangun dan pertama kali di Indonesia di Lampung. Selain pendekatan sebagai aparat penegak hukum dan melakukan deteksi dini terhadap gejala sosial di masyarakat, kami juga mendukung pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” kata Danang.
Rapat tersebut turut diikuti para bupati dan wali kota se-Lampung, kepala kejaksaan negeri, serta kepala seksi intelijen kejaksaan negeri se-Provinsi Lampung. (*)
