Di Lampung Barat, jabatan sekarang kayak kursi di acara hajatan. Banyak, tapi nggak semuanya ada yang duduk. Ada yang kosong, ada yang ditinggal, ada juga yang ditaruh tapi cuma buat numpang nama. Pemerintahan jalan, tapi beberapa setirnya lagi disandarkan ke tembok.
Lampung Barat (Netizenku.com): Pasca pelantikan tujuh pejabat eselon II B, suasana kantor pemerintahan jadi mirip rumah kontrakan habis lebaran: banyak kamar kosong, tapi katanya semua masih “dalam proses”. Prosesnya entah proses apa. Mungkin lagi direndam dulu biar empuk.
Jabatan sekretaris dinas dan badan ditinggal naik pangkat, tapi penggantinya belum juga muncul. Ini kayak operan bola tapi bolanya nyangkut di udara. Padahal sekretaris itu bukan pajangan. Itu mesin. Kalau mesinnya mati, kendaraan masih bisa jalan, tapi bunyinya aneh, brebet, dan boros bensin.
Pertanyaannya sederhana tapi pedas:
Ini kosong karena belum ketemu orang yang pas, atau karena orang yang pas lagi nunggu giliran setor berkas yang pas juga?
Publik disuruh sabar. Lagi-lagi sabar. Sabar jadi solusi universal. Tapi kesabaran publik itu bukan karung tanpa dasar. Kalau terlalu sering diisi kebingungan, lama-lama bocor juga.
Yang bikin tambah gatal, di lapangan beredar cerita—dan cerita di daerah kecil itu jarang fiktif—bahwa ada pejabat yang jabatannya cuma status, tapi pekerjaannya kontraktor. Siang pakai baju dinas, sore mikir tender. Pagi tanda tangan surat, malam negosiasi proyek. Multitalenta memang, tapi sayangnya bukan di bidang yang benar.
Modusnya rapi. Perusahaannya bukan atas nama sendiri. Pakai tangan orang lain. Sewa bendera. Sewa nama. Kayak nonton sulap, yang kelihatan bersih, yang kotor kerja di balik tirai. Dan ini bukan gosip warung kopi doang, tapi katanya sudah jadi rahasia umum yang terlalu umum untuk dibilang rahasia.
Ironisnya, yang begini-begini justru sering betah. Duduk lama di satu jabatan. Hafal medan. Hafal alur. Hafal siapa harus senyum ke siapa. Mereka bukan cuma tahu aturan, tapi tahu celah di antara aturan. Ini yang berbahaya.
Sementara itu, ASN yang niat kerja, yang lurus, yang pengen karier bersih, malah sering jadi penonton. Mereka antre rapi, tapi yang nyelip duluan selalu yang pakai pintu belakang. Katanya sistem merit, tapi kok rasanya masih sistem “siapa dekat siapa cepat”.
Bupati jelas punya PR besar. Bukan cuma mengisi kursi kosong, tapi memastikan yang duduk bukan orang yang kursinya dobel: satu di kantor, satu di proyek. Jangan sampai jabatan jadi sampingan, sementara bisnis jadi tujuan utama.
Memang, jangan buru-buru mengisi jabatan. Tapi jangan juga terlalu lama membiarkan kosong, karena kekosongan itu bukan netral. Kekosongan itu bisa diisi kepentingan. Dan kepentingan nggak pernah libur.
Lampung Barat butuh pejabat yang kerjanya satu: melayani. Bukan melayani tender, bukan melayani proyek, apalagi melayani perut sendiri. Kalau jabatan cuma dijadikan alat, maka birokrasi berubah jadi pasar. Dan di pasar, yang kalah selalu rakyat kecil.
Akhirnya begini:
Jabatan itu amanah, bukan tambahan usaha.
Kantor itu tempat kerja, bukan basecamp proyek.
Dan kekuasaan itu bukan warisan, tapi titipan.
Kalau itu dilupakan, ya jangan salahkan publik kalau mulai cerewet. Karena celoteh rakyat itu muncul bukan karena benci, tapi karena sudah terlalu sering melihat yang nggak beres, tapi pura-pura dibereskan. (*)
