Kepala Sekolah di Way Kanan Keluhkan Sarpras Hingga Intimidasi oleh ‘Media’

Redaksi

Sabtu, 11 September 2021 - 00:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Partai Demokrat, Deni Ribowo, saat reses di Kabupaten Way Kanan, Jumat (10/9). Foto: Netizenku.com

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Partai Demokrat, Deni Ribowo, saat reses di Kabupaten Way Kanan, Jumat (10/9). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Kepala sekolah dan guru di Kecamatan Gunung Labuhan dan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, mengeluhkan banyaknya oknum yang mengaku dari media melakukan intimidasi.

Hal itu terungkap dalam reses anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, pada Jumat (10/9).

Kepala SMPN 4 Gunung Labuhan, Subari, menyampaikan mereka merasa resah dan tertekan karena sering dilecehkan oleh beberapa pihak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pernah ada guru kepala sekolah yang wajahnya sampai dipegang oleh oknum-oknum pihak ketiga yang mengaku dari pihak media,” kata dia.

Sehingga guru sering ragu dalam melakukan tugas mendidik siswa karena sering merasa terintimidasi.

Hal senada disampaikan Jamasri selaku Kepala SDN 2 Bengkulu, dirinya merasa tidak nyaman dengan oknum-oknum yang mengaku dari media tersebut.

“Kami merasa ketakutan Pak. Enggak nyaman di rumah, dengar nada dering handphone saja kami sudah ketakutan karena selain didatangi kami seringkali diteleponin,” ujar dia.

“Tolong dibantu Pak, kami ingin nyaman dan fokus melakukan proses belajar mengajar,” lanjutnya.

Berbeda dengan Kepala SDN 1 Hulu Sungkai, Yeni Herianti, yang meminta bantuan pemerintah menyediakan sumur bor di sekolahnya

“Pernah ada kegiatan mengaji salat duha bareng namun terkendala soal air,” kata dia.

Sementara di Kecamatan Baradatu, Deni Ribowo juga mendapatkan keluhan yang sama dari para kepala sekolah perihal silaturahmi ‘tamu tak diundang’.

“Banyak tamu yang tak diundang. Mereka datang ‘ngakunya silaturahmi tapi terus-terusan silaturahmi,” kata Nizar Effendi dari SDN 1 Gunung Merapi.

Nizar juga mengusulkan agar ada bantuan dari pemerintah untuk sarana dan prasarana sekolah seperti meja, kursi, dan lemari.

“Di sekolah, meja belajar kurang dengan jumlah siswa yang ada. Tidak mencukupi kursi dan mejanya,” ujar dia.

Pada kesempatan yang sama Kepala SDN 1 Bakti Negara, Siti Hana, meminta bantuan kamar mandi toilet.

“Sekolah memiliki 2 kamar mandi toilet dengan 250 siswa dan itu tidak mengcover kebutuhan sekolah,” kata dia.

Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, Deni Ribowo mengatakan pihaknya menyediakan Lembaga Advokasi Guru yang didedikasikan bagi para guru di Provinsi Lampung.

“Itu saya dirikan bersama teman-teman lawyer, advokat yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Way Kanan,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dia menjelaskan Lembaga Advokasi Guru merupakan benteng pertahanan guru yang memberikan pendampingan dan penyuluhan hukum kepada guru dan kepala sekolah secara gratis untuk memberikan kenyamanan pada guru dalam proses belajar mengajar.

“Kami tidak melakukan pendampingan kepada guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap murid atau guru yang mencuri, terlibat narkoba, dan guru yang memang secara fakta dan bukti terlibat korupsi,” kata dia.

Lembaga Advokasi Guru, lanjut Deni Ribowo, dibentuk semata-mata untuk memberikan sumbangsih dan rasa terimakasih terhadap guru yang telah mendidik manusia yang ada di negeri ini.

Terkait pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19, Deni Ribowo mengatakan PTM menjadi sebuah tantangan bagi para guru dan siswa karena berpotensi terpapar Covid-19.

“Saya mengimbau dan mengajak guru, siswa, dan orang tua/wali siswa untuk terus patuhi protokol kesehatan. Guru dan siswa prioritas untuk dilakukan vaksinasi agar memperkuat imun,” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Refleksi Pendidikan Lampung 2025: Akses Hampir Universal, Kualitas Guru di Hulu Jadi Penentu
Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
TPT SMK Lampung Tertinggi, Kolaborasi Pemprov–CSR Jadi Jalan Baru
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:25 WIB

Pansus DPRD Lampung Soroti LKPJ 2026, Minim Data dan Indikator Kinerja

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Pengawasan Lapak Kurban Musiman Jelang Iduladha

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:14 WIB

Korban TPPO Dipulangkan, Dewi Mayang Suri Djausal Apresiasi Polda Lampung

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:43 WIB

Rakerda 2026, Jihan Ajak Pramuka Perkuat Karakter Pemuda

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:42 WIB

DPRD Lampung Dukung Proyek PSEL, Ubah 1.100 Ton Sampah Jadi Energi Listrik

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:12 WIB

MBG Lampung 2026 Diprediksi Datangkan Rp12 Triliun

Senin, 11 Mei 2026 - 20:25 WIB

DPRD Lampung Siapkan Raperda Urban Farming

Senin, 11 Mei 2026 - 20:19 WIB

Gubernur Mirza Kawal Percepatan PSEL Lampung Raya

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Pemkab Lampung Selatan Percepat Transformasi Sistem Kerja ASN

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:41 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Tuntaskan 99,9 Persen Imunisasi Zero Dose 2026

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:38 WIB

Tulang Bawang Barat

Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:11 WIB